Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi I, M. Hidayat

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Komisi I, M. Hidayat, menegaskan pentingnya menjaga komitmen terhadap alokasi anggaran pendidikan. Sesuai amanat undang-undang, minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Menurut Hidayat, perhatian terhadap dunia pendidikan bukan hanya soal pemenuhan anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya  gedung sekolah yang tidak maksimal bahkan mengalami kebocoran sehingga merugikan siswa dan masyarakat.

“Yang kita harapkan adalah jangan lagi ada bangunan sekolah di Kukar yang bocor, atau kondisi bangunan yang memprihatinkan. Itu harus jadi prioritas utama dari pada kegiatan lain yang kurang mendesak,” tegas Hidayat, Sabtu (6/9/2025).

Hidayat menyampaikan, dalam rapat bersama DPRD, Ketua DPRD juga telah memberikan arahan agar pembangunan di bidang pendidikan diperkuat. Hal ini menjadi dasar penting agar anggaran yang disiapkan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.

Ia mencontohkan di beberapa wilayah, seperti di Muara Badak, masih terdapat sekolah yang membutuhkan peningkatan kualitas bangunan. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman.

“Jangan sampai kegiatan yang sifatnya pengadaan yang kurang prioritas justru lebih dipentingkan. Kalau perlu, anggaran digeser dulu untuk memperbaiki infrastruktur sekolah,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. Dengan fasilitas yang layak, kualitas pendidikan bisa meningkat dan berdampak pada kemajuan sumber daya manusia Kukar di masa depan.

Selain itu, ia menekankan agar pengawasan dalam pembangunan fisik sekolah lebih diperketat. Hal ini untuk mencegah terjadinya proyek asal-asalan yang bisa menimbulkan kerugian dan menghambat tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Hidayat menegaskan DPRD Kukar siap mengawal kebijakan ini, baik dalam pembahasan anggaran maupun saat pelaksanaan di lapangan. Ia berharap seluruh pihak terkait memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.

“Kita ingin sektor pendidikan di Kukar benar-benar kokoh. Mulai dari kualitas guru, siswa, hingga sarana prasarana, semua harus diperhatikan dengan serius. Itu pondasi untuk masa depan Kukar,” tutupnya.(adv)