Anggota DPRD Kukar Komisi I, M. Hidayat

POSKSOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi I, M. Hidayat, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan di wilayah pesisir, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang menjadi basis aktivitas tambang dan migas. Hal ini disampaikannya pada Sabtu (13/9/2025).

Menurut Hidayat, wilayah pesisir Kukar seperti Muara Badak dan sekitarnya tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga rawan terdampak dari kegiatan industri. Karena itu, ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam pengendalian dan pemulihan lingkungan.

“Kita tahu di Dapil 3 ini ada aktivitas tambang, ada migas. Maka penting untuk memastikan bahwa dampak lingkungan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, pengawasan tidak cukup dilakukan sesekali, melainkan harus berkesinambungan. Monitoring dan evaluasi, menurutnya, perlu dijalankan secara terukur agar masalah dapat dicegah sejak dini.

“Pemerintah melalui DLHK (Dinas Lingkungan Hidup) harus terus memantau, baik pencegahan, pengendalian, maupun pemulihan. Jangan sampai dampak lingkungan dibiarkan tanpa solusi,” tegasnya.

Ia menilai, hadirnya investasi memang membawa manfaat ekonomi, namun harus dibarengi dengan kepastian hukum terkait pengelolaan lingkungan. Hal ini menjadi kunci agar masyarakat tidak dirugikan di masa depan.

“Kalau investasi hadir tapi lingkungan rusak, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Maka harus ada kepastian hukum yang jelas, agar industri juga bertanggung jawab,” tambahnya.

Politisi asal Dapil 3 itu mengingatkan, keberlanjutan pembangunan harus memperhatikan aspek ekologis. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai tanpa mengorbankan kelestarian alam.

“Kita ingin pembangunan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan. Tidak hanya bicara ekonomi, tapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Hidayat menegaskan, DPRD Kukar melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong pemerintah daerah agar serius dalam menangani isu lingkungan.

“Harapan kita, masyarakat pesisir tetap mendapat manfaat dari pembangunan, tanpa harus menanggung beban kerusakan lingkungan,” tutup Hidayat.(adv)