TENGGARONG- Dengan mudahnya melihat baliho besar calon Bupati Kukar di beberapa kecamatan, Bawaslu kukar memastikan bukan bagian dari pelanggaran. Efektif pengawasan pemilu akan dimulai per Januari 2020.

"Sebetulnya figure yang ada dibaliho-baliho itu bukan calon bupati kukar, kami menyebut itu baliho bakal calon bupati, karena mereka belum tentu lolos dan diusung parpol nantinya," ujar Komisioner Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, Kamis(17/10/2019) siang dikantornya.

Teguh menambahkan, karena masih sebatas bakal calon dan tahapan pendaftaran calon juga belum dimulai, maka baliho yang terpasang bukan masuk ranah pelanggaran pemilu.

"Asal terpasangnya baliho ditempat yang ditentukan oleh pemerintah, serta tidak menghina agama atau suku tertentu, silahkan saja dipasang," jelasnya.

Masih menurut Teguh, efektifitas pengawasan akan intens di sekitar tahun depan, karena tahapan sudah berjalan ke ranah pencalonan dan penetapan. Teguh meyakini pengawasan Pilkada kukar 2020, jauh lebih ringan dari pemilu legeslatif April lalu.

"Kalau pileg calonnya banyak, kalau pilkada kukar nanti, kita perkirakan calonnya maksimal empat pasangan calon," paparnya.

Teguh menjelaskan, pengawasan yang berat, adalah penggiringan ASN ikut politik praktis, sebagai bagian komitmen politik antara calon dengan ASN.

"Makanya nanti kita akan kerja sama dengan Pemkab Kukar, sebagai upaya politik praktis di ASN bisa dihindari," pungkasnya.(and-poskotakaltimnews.com)