POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digencarkan pemerintah pusat masih menghadapi sejumlah tantangan di Kabupaten Berau. Hingga September 2025, tercatat baru sekitar 3 ribuan penduduk yang telah mengaktifkan IKD, jauh di bawah target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji, mengungkapkan rendahnya angka aktivasi disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kendala teknis hingga minimnya kesadaran masyarakat.

“Memang aplikasi IKD bisa diunduh secara online, tapi proses aktivasi tetap harus dilakukan di kantor Disdukcapil. Hal ini menjadi salah satu kendala yang membuat masyarakat enggan melakukan aktivasi,” jelas David.

Selain itu, menurutnya, pemanfaatan IKD saat ini belum begitu mendesak bagi masyarakat. Pasalnya, sejumlah layanan seperti perbankan, leasing, atau administrasi lainnya masih mensyaratkan KTP fisik sebagai identitas resmi.

 “Selama KTP fisik masih bisa digunakan, masyarakat cenderung belum melihat urgensi dari IKD,” tambahnya.

Pemerintah pusat menargetkan validasi data penerima bantuan sosial tahun 2026 akan menggunakan IKD sebagai acuan utama. Dengan demikian, ke depan masyarakat tidak punya pilihan lain selain beralih ke identitas digital.

“Kalau nanti bantuan-bantuan sudah wajib pakai IKD, suka tidak suka masyarakat akan ikut menggunakannya,” tegas David.

Meski demikian, pihaknya menyadari perlunya upaya ekstra untuk mendorong masyarakat beradaptasi. Disdukcapil Berau berencana menggelar sejumlah kegiatan dan event untuk memperkenalkan IKD lebih luas. (sep/FN)