(Kegiatan pemaparan Renja OPD Kukar 2025/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Menjelang berakhirnya tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengambil langkah strategis dengan menyesuaikan kembali rencana kerja dan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun 2026.

Langkah ini dilakukan setelah terjadi pergeseran signifikan dalam proyeksi pendapatan daerah yang berdampak pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rapat pemaparan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Ia didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono dan Plt Kepala Bappeda Sy Vanessa Vilna. Dalam kesempatan tersebut, Aulia menegaskan pentingnya penyesuaian anggaran agar perencanaan kerja perangkat daerah tetap realistis dan sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.

Menurut Aulia, penyesuaian perlu dilakukan karena adanya perubahan besar dalam Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebelumnya Kukar diproyeksikan menerima sekitar Rp5,7 triliun, namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terbaru, daerah hanya akan menerima sekitar Rp1,5 triliun.

Melihat kondisi ini, Aulia menekankan agar semua OPD harus menyesuaikan rencana kerjanya.

“ Jadi ada perubahan dalam asumsi penerimaan daerah, sebagian bertambah dan sebagian berkurang. Berdasarkan perhitungan sementara, APBD Kukar 2026 akan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun,” jelas Aulia saat diwawancarai awak media disela-sela kegiatan.

Bupati Kukar tersebut juga menyebu, pada saat penyusunan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), proyeksi APBD masih di angka Rp7,5 triliun.

Namun, karena RKPD tersebut belum sepenuhnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman Terbaik 2025–2030 yang kini memasuki tahap finalisasi, penyesuaian menjadi keharusan.

“ Pemkab Kukar juga telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kukar serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan, termasuk pembahasan batas wilayah IKN yang mencakup Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan,” katanya.

Dirinya juga memastikan bahwa semua rencana telah berada dalam satu visi baik dari sisi anggaran, ruang, maupun strategi antara eksekutif dan legislatif.

“ Karena itu, kita mendorong seluruh OPD untuk segera menyesuaikan rencana kerjanya,” tegas Aulia.

Lebih lanjut Ia juga menginstruksikan agar dalam tiga hari ke depan seluruh OPD memastikan tiga hal utama. Pertama, belanja untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus terakomodasi.

“ Kedua, program prioritas nasional yang masuk dalam Asta Cita wajib diintegrasikan ke dalam APBD 2026. Ketiga, program dedikasi daerah dalam visi Kukar Idaman Terbaik harus menjadi bagian dari arah pembangunan,” terangnya.

Aulia juga menegaskan, hasil evaluasi dari Sekda dan Bappeda seusai kunjungan ke IPDN Jatinangor menjadi acuan dalam penyusunan anggaran baru.

 Dikatakanya hasil kunjungan itu mengintruksikan perlunya mengurangi belanja operasional dan perjalanan dinas, serta menekan pengeluaran bersifat dokumentatif.

“ Fokus anggaran harus diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pembangunan jalan dan rumah sakit,” tutur Aulia.

Terakhir Aulia menekankan bahwa penyesuaian ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Kukar dalam menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Kartanegara. (Adv/Tan)