Terkait TPP Tenaga Kesehatan, Feri Kombong : Harus Segera Diselesaikan Agar Pelayanan Tak Terganggu

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Isu keterlambatan dan ketidakpastian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit milik pemerintah kembali mencuat. Permasalahan yang sempat menjadi keluhan kalangan nakes ini kini mendapat perhatian dari  DPRD Kabupaten Berau, khususnya Komisi I yang membidangi sektor kesehatan.

 

Disampaikan Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong,  pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan meminta klarifikasi langsung Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD dr. Abdul Rivai. Meski begitu, ia menyebut pembahasan teknis terkait akar masalah masih akan dikaji lebih mendalam.

 

“Terkait hal ini kami sempat tanyakan juga soal TPP ini dan sudah dijelaskan sekilas oleh Dinkes dan perwakilan RSUD Abdul Rivai. Tapi secara teknis, kita akan panggil semua pihak yang terlibat sampai ke Dinas teknisnya,” ujar Feri saat ditemui, Selasa (4/11/2025).

 

Menurutnya, persoalan terkait TPP bagi tenaga kesehatan bukan hal baru, bahkan terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa solusi tetap bergantung pada komitmen dan kebijakan pemerintah daerah.

 

“Menurut kami masalah TPP ini klasik, tidak hanya di Berau tapi hampir di seluruh Indonesia. Tapi penyelesaiannya bergantung pada pemerintah daerah masing-masing,” ucapnya.

 

Dalam kesempatan itu Feri Kombong, permasalahan TPP yang tidak kunjung tuntas bisa menjadi salah satu faktor menurunnya motivasi tenaga medis, termasuk alasan beberapa dokter memilih pindah dari Berau.

 

“Permasalahan TPP itu juga alasan dokter di Berau sering tidak betah. Tapi pemerintah juga tidak bisa menutup mata. Ini harus diselesaikan dan akan segera kami panggil semua pihak terkait,” tegasnya.

 

Politikus yang dikenal vokal dalam isu pelayanan publik itu juga mengingatkan agar masalah kesejahteraan nakes tidak dibiarkan berlarut, sebab bisa berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 

“Kadang masalah pelayanan yang dibilang belum maksimal itu mungkin juga karena faktor kesejahteraan nakes. Kalau semuanya berjalan sesuai harapan, saya yakin pelayanan ke masyarakat juga akan lebih optimal,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)