(Rapat paripurna ke-25 DPRD Kukar/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten Kukar resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp7,3 triliun.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang I yang digelar di Gedung DPRD Kukar, Jumat (07/11/2025).

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam penyampaian nota keuangan menyebut, proyeksi APBD 2026 senilai Rp7,35 triliun mencerminkan kemampuan fiskal daerah yang tetap stabil di tengah kondisi ekonomi nasional yang menuntut efisiensi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan, proses penyampaian nota keuangan RAPBD 2026 telah berjalan sesuai mekanisme dan tata tertib.

Ia memastikan seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Penyampaian nota keuangan APBD 2026 sudah sesuai prosedur dan tata tertib. Kita bersyukur prosesnya berjalan baik dan terbuka,” ujar Yani.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa DPRD Kukar tetap berkomitmen menjaga konsistensi nilai RAPBD sesuai KUA-PPAS sebesar Rp7,3 triliun, sebagaimana telah disepakati bersama Pemkab Kukar.

Ia menepis adanya isu yang menyebut nilai RAPBD turun menjadi Rp6,3 triliun.

“Nilainya tetap di angka Rp7,3 triliun, sesuai KUA-PPAS. Memang sempat muncul perbedaan persepsi, tapi DPRD dan pemerintah daerah telah sepakat menjaga konsistensinya,” jelas Yani.

Menurutnya, angka tersebut realistis dan mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang sehat. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama DPRD bukan semata pada besaran anggaran, melainkan pada sinkronisasi program RAPBD dengan arah kebijakan RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2029.

“Kami ingin memastikan setiap program dalam RAPBD 2026 benar-benar sejalan dengan RPJMD Kukar Idaman Terbaik. Kalau sudah sinkron, pembahasan akan cepat dan hasilnya tepat sasaran untuk masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD menargetkan pembahasan Raperda APBD 2026 rampung pada pekan keempat November. Melalui rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar) dan pemandangan umum fraksi, proses finalisasi akan difokuskan pada penajaman program prioritas.

“Pembahasannya tidak akan lama, satu hingga dua pekan. Kami akan kroscek angka dan program agar selaras dengan RPJMD, karena sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting menjaga arah pembangunan Kukar,” tambahnya.

Ahmad Yani menegaskan, DPRD Kukar akan terus mengawal pelaksanaan program-program prioritas dalam visi Kukar Idaman Terbaik, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.

“Kami di DPRD berkomitmen memastikan setiap rupiah benar-benar dirasakan sebagai kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adv/Tan)