(Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas Koeprasi Merah Putih Kabupaten Kutai Kartanegara/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong optimalisasi Koperasi Merah Putih, program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengawas koperasi, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan ini diikuti 130 peserta dari lima kecamatan, yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, dan Loa Janan, sebagai tahap awal pembinaan terhadap koperasi desa yang telah terbentuk di Kukar.

Asisten II Setkab Kukar Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bekal penting bagi pengurus agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berorientasi pada potensi wilayah masing-masing.

“Masih banyak koperasi yang belum berjalan optimal, bahkan sebagian belum menentukan bidang usahanya. Padahal peluangnya besar, mulai dari sembako, perikanan, perkebunan, hingga kesehatan,” ujarnya.

Ahyani menegaskan, koperasi harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik lokal agar keberadaannya tidak sebatas administratif, tetapi benar-benar berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Yang penting koperasi jangan stagnan. Harus berputar dan memberi manfaat bagi anggotanya,” tambahnya.

Ia berharap seluruh pengurus Koperasi Merah Putih mampu menerapkan hasil pelatihan untuk menghidupkan kembali kegiatan usaha di tingkat desa dan kelurahan.

“Banyak potensi yang bisa dikembangkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Kalau pengurusnya aktif, koperasi bisa berjalan dan memutar perekonomian lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menjelaskan pelatihan akan berlangsung selama tiga hari dengan materi yang mencakup prinsip kelembagaan koperasi, kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen keuangan, hingga penyusunan proposal usaha.

“Kalau kelembagaannya bagus tapi usahanya tidak jalan, ya percuma. Tapi kalau usahanya jalan tanpa kelembagaan yang kuat, nanti repot dalam pertanggungjawaban,” jelasnya.

Thaufiq menambahkan, dari total 237 koperasi desa dan kelurahan di Kukar, baru sekitar tujuh koperasi yang beroperasi aktif, sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan. Pemkab Kukar terus melakukan pendampingan agar koperasi mampu bermitra dengan lembaga strategis seperti Bulog, Bank Indonesia, dan Pertamina.

“Kendalanya berbeda-beda di tiap wilayah, jadi pendekatannya tidak bisa disamakan. Namun, kami terus dampingi agar koperasi ini benar-benar hidup dan mandiri,” tutupnya. (Adv/Tan)