Pemkab Kukar menerima aksi mahasiswa mengenai keterlambatan pembayaran beasiswa. (pic : tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa, terkait kritik atas keterlambatan penyaluran Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025. Evaluasi terhadap mekanisme pencairan menjadi perhatian pemerintah setelah pembayaran tahap kedua mulai dicairkan sejak Senin (17/11/2025) dengan total penerima sebanyak 4.015 mahasiswa, santri, dan pelajar melalui APBD-P 2025 senilai Rp16 miliar.

Sebelumnya, keterlambatan terjadi akibat perubahan mekanisme pada Agustus lalu, ketika beasiswa stimulan terpaksa disesuaikan karena membludaknya jumlah pendaftar.

Besaran beasiswa S1 yang semestinya Rp5 juta harus dipangkas menjadi Rp1,6 juta, memicu protes dari mahasiswa yang menggantungkan kebutuhan pendidikan pada bantuan tersebut. Sisa kekurangan kemudian dialokasikan kembali melalui APBD-P, namun pencairannya tidak sesuai jadwal yang telah dijanjikan.

Kondisi ini mendorong mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi di Kantor Bupati Kukar pada Selasa (18/11/2025).

Mereka meminta Pemkab Kukar mengevaluasi mekanisme penyaluran beasiswa serta memastikan pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan dilakukan lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

Aksi tersebut berakhir dengan dialog antara mahasiswa dan perwakilan Pemkab Kukar, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Akhmad Taufik Hidayat, Kabag Kesra Dendy Irwan Fahriza, serta perwakilan BPKAD Kukar.

Taufik menyampaikan bahwa pemerintah menerima kritik mahasiswa sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan.

Ia menegaskan bahwa pencairan beasiswa tahap kedua saat ini sudah berjalan dan sebagian besar penerima telah mendapatkan haknya.

 “Alhamdulillah beasiswa ini bertahap sudah cair, dan proses terus berjalan sehingga sebagian besar sudah menerima beasiswa tahap kedua ini,” ujarnya.

Ia menilai kritik mahasiswa sebagai dorongan positif bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Namanya mahasiswa ya kita support saja apa yang disampaikan. Artinya ada kondisi yang memang perlu dorongan penguatan. Ini sangat positif sekali memperbaiki pelayanan kami,” tegasnya.

Terkait kuota beasiswa tahun 2026, Taufik menjelaskan bahwa penetapannya tetap mengacu pada kuota yang berjalan sambil menunggu kebijakan Bupati.

Namun pemerintah berharap jumlah kuota dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan visi misi kepala daerah, Kukar Idaman Terbaik.

“Dan mudah-mudahan kalau dalam proses perkembangan kebijakan Bupati sesuai visi misinya, mungkin mudah-mudahan lebih dari itu,” tutupnya. (Adv/Tan)