Aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kukar oleh aliansi tiga ormas daerah. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Aksi lanjutan terkait polemik kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali digelar oleh aliansi tiga organisasi masyarakat (Ormas), Senin (25/5/2026).

Setelah mendatangi Kantor DPC PDI-P Kukar, massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Kukar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta penjelasan terkait sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.

Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM), dan Bubuhan Kayuh Baimbai itu menggelar aksi Jilid II dengan membawa beberapa tuntutan.

Massa aksi menyoroti polemik penertiban Tahura Bukit Soeharto, transparansi anggaran, dugaan penggunaan fasilitas daerah, hingga meminta penjelasan terkait sejumlah kebijakan yang dianggap mencederai marwah daerah.

Perwakilan aliansi sekaligus Ketua DPC RKM Kukar, Jordi, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Kukar dan sebagai upaya menyampaikan keresahan masyarakat secara langsung kepada DPRD Kukar.

Menurutnya, pihak aliansi ingin memastikan setiap persoalan yang berkembang dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih diterima lagi di Jilid II ini di kantor DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat kita cintai,” ujarnya saat menyampaikan orasi.

Jordi menjelaskan, pihaknya sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPRD Kukar sebelum melanjutkan aksi di halaman kantor dewan.

Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Kukar yang dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.

Ia menilai persoalan yang berkembang saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial di daerah.

Jordi juga mengingatkan agar masyarakat tidak sampai terpecah akibat polemik yang terjadi.

“Jangan sampai kami diadu domba. Kalau sudah kesukuan, bukan kami lagi yang turun, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kukar pasti turun,” kata dia.

Selain menyuarakan tuntutan, Jordi juga menyoroti adanya disposisi yang disebut menggunakan fasilitas pemerintah tanpa koordinasi dengan pihak terkait.

Ia mengaku pihaknya mendapatkan informasi bahwa fasilitas daerah digunakan tanpa melalui mekanisme dan izin yang jelas.

Menurutnya, hal tersebut perlu mendapat penjelasan resmi agar tidak menjadi persoalan buruk di kemudian hari.

Ia juga meminta DPRD Kukar lebih berhati-hati dalam memverifikasi administrasi maupun penggunaan fasilitas daerah.

“Yang kami cari tahu kemarin ternyata ada disposisi beliau (Ketua DPRD Kukar) memakai fasilitas daerah. Dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, koordinasi tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Jordi mengatakan, aksi yang digelar saat ini sebenarnya masih dilakukan secara terbatas oleh tiga aliansi ormas daerah. Ia mengungkapkan masih banyak organisasi lain yang ingin ikut bergabung, namun untuk sementara pihaknya memilih menahan agar situasi tetap kondusif.

Meski demikian, ia berharap seluruh persoalan yang dipersoalkan massa aksi dapat segera mendapatkan penjelasan dan penyelesaian.

Ia juga mengingatkan agar polemik yang terjadi tidak berkembang hingga memunculkan aksi lanjutan yang lebih besar.

Menanggapi aspirasi massa aksi, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, mewakili DPRD Kukar menyampaikan bahwa pihak sekretariat menerima seluruh kritik dan masukan yang disampaikan.

Ia mengakui terdapat kelemahan dari sisi administrasi dalam proses yang dipersoalkan massa aksi.

Menurut Lukman, pihak sekretariat sebelumnya menganggap disposisi yang diterbitkan pimpinan DPRD telah melalui proses verifikasi. Namun setelah adanya polemik yang berkembang, pihaknya menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses administrasi tersebut.

“Artinya kami menerima dan mengakui itu adalah kelemahan kami dalam melihat sisi administrasinya,” kata dia.

Ia menegaskan DPRD Kukar menerima seluruh kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bahan evaluasi ke depan.

Pihaknya juga membuka ruang komunikasi dan sinergi dengan tokoh masyarakat maupun organisasi daerah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Kami meminta maaf dan kami siap akan memperbaikinya,” ujarnya.

Selain itu, Lukman memastikan DPRD Kukar akan lebih berhati-hati dalam menjalankan proses administrasi dan koordinasi ke depan.

Ia berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat tetap terjaga dengan baik demi menciptakan situasi daerah yang kondusif.“Kami siap menerima masukan, kritikan, dan melakukan sinergi sehingga Kutai Kartanegara bisa menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. (kriz)