Anggota Komisi II DPRD Berau Pertanyakan Dasar Penentuan Dukungan Cabor dan Minta Pola Pembinaan Menuju Porprov 2026 Dievaluasi

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di tengah persiapan Kabupaten Berau menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026, muncul  sorotan dari Anggota DPRD Berau mengenai mekanisme penentuan Cabang Olahraga (Cabor)  yang memperoleh dukungan untuk mengikuti berbagai kejuaraan dan program pembinaan di Kabupaten Berau.

 

Kritikan itu muncul karena adanya penilaian bahwa sejumlah Cabor dengan rekam jejak prestasi dan kontribusi medali, justru belum memperoleh perhatian yang sebanding dibanding cabang lain.

 

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar kebijakan pembinaan olahraga benar-benar berjalan berdasarkan ukuran yang objektif dan berorientasi pada hasil.

 

Menurutnya, apabila tujuan utama pembinaan adalah meningkatkan prestasi Kabupaten Berau pada ajang olahraga tingkat Provinsi, maka capaian atlet pada Babak Kualifikasi (BK) Porprov Kaltim 2026 seharusnya menjadi salah satu instrumen utama dalam menentukan prioritas dukungan. Ia menilai hasil kompetisi bukan sekadar angka, tetapi menjadi gambaran nyata terhadap potensi dan kesiapan masing-masing cabang olahraga.

 

“Selama ini yang disampaikan adalah Cabor penyumbang medali terbesar akan diprioritaskan. Tapi faktanya tidak demikian. Banyak yang diberangkatkan justru bukan Cabor yang masuk kategori unggulan di BK Porprov. Padahal hasil BK bisa menjadi dasar objektif untuk menentukan prioritas,” ujar Sutami.

 

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai arah kebijakan pembinaan olahraga daerah.

 

Menurut Sutami, hingga saat ini belum terlihat secara terbuka indikator apa yang digunakan dalam menentukan Cabor yang memperoleh dukungan, baik untuk mengikuti kejuaraan maupun dalam bentuk pembinaan berkelanjutan.

 

Ia menilai transparansi menjadi penting agar seluruh pemangku kepentingan olahraga memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan prioritas yang dibangun pemerintah daerah.

 

“Kami tidak mengetahui sebenarnya parameter apa yang digunakan Dispora. Apakah berdasarkan prestasi, kebutuhan pembinaan, atau justru ada faktor lain. Ini yang menjadi pertanyaan,” tegasnya.

 

Menurutnya, olahraga tidak bisa hanya berbicara soal penyediaan anggaran, tetapi juga soal bagaimana anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran.

 

Sebab menurutnya besarnya dukungan anggaran tidak akan berdampak maksimal, apabila distribusinya tidak mempertimbangkan capaian dan peluang prestasi yang dimiliki masing-masing Cabor. Sutami mengatakan dirinya termasuk pihak yang selama ini aktif mendorong penguatan anggaran olahraga agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih baik.

 

Namun ia mengaku menyayangkan apabila ruang yang tersedia justru belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat Cabor yang telah menunjukkan hasil nyata. Dalam keterangannya, ia mencontohkan adanya salah satu cabang olahraga yang disebut berhasil mengumpulkan hingga 28 medali pada BK Porprov 2026.

 

Meski mencatat kontribusi besar, Cabor tersebut disebut hanya memperoleh kesempatan mengikuti satu event dan dengan keterwakilan atlet yang terbatas. Menurut Sutami, kondisi seperti itu berpotensi menghambat proses pembinaan dan menjaga ritme kompetitif atlet.

 

“Ini sangat mengecewakan. Saya termasuk yang paling vokal memperjuangkan penambahan anggaran olahraga. Tetapi ketika anggaran tersedia, justru Cabor yang berprestasi dan menyumbang puluhan medali tidak mendapat perhatian yang semestinya,” katanya.

 

Secara khusus, ia menyoroti cabang atletik yang selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung prestasi olahraga Kabupaten Berau. Menurutnya, capaian puluhan medali yang diperoleh pada BK Porprov semestinya menjadi sinyal bahwa Cabor tersebut membutuhkan dukungan yang lebih kuat untuk menjaga peluang prestasi di ajang berikutnya.

 

“Cabor atletik menyumbang puluhan medali emas saat BK Porprov. Seharusnya mendapat perhatian lebih karena terbukti berkontribusi besar terhadap prestasi daerah,” ujarnya.

 

Meski demikian, Sutami menegaskan bahwa perhatian terhadap Cabor prioritas bukan berarti mengesampingkan cabang olahraga lain. Yang dibutuhkan, menurut dia, adalah penyusunan skala prioritas yang jelas sehingga setiap dukungan yang diberikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Untuk itu, ia mendorong agar Dinas Pemuda dan Olahraga membangun koordinasi yang lebih intens bersama KONI Berau. Menurutnya, KONI merupakan pihak yang memiliki pemetaan teknis terhadap perkembangan setiap cabang olahraga, termasuk klasifikasi Cabor berdasarkan peluang dan target prestasi.

 

“Harus seperti itu, karena yang lebih paham itu KONI Berau. Mereka yang memetakan Cabor mana yang masuk ring satu dan ring dua berdasarkan prestasi dan potensinya,” katanya.

 

Ia menambahkan, penentuan prioritas yang jelas tidak hanya akan membantu penggunaan anggaran lebih efektif, tetapi juga memberi kepastian kepada atlet dan pelatih mengenai arah pembinaan yang dijalankan. Di akhir keterangannya, Sutami berharap evaluasi dapat segera dilakukan agar kebijakan olahraga di Kabupaten Berau tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga menghasilkan prestasi yang terukur.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan olahraga daerah bukan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang disediakan, melainkan sejauh mana kebijakan mampu mengubah potensi atlet menjadi capaian yang membanggakan daerah. DPRD berharap langkah pembenahan dapat dilakukan sejak sekarang agar target prestasi Kabupaten Berau pada Porprov 2026 dapat dicapai dengan strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis hasil. (sep/FN/Advertorial)