Suharno dari Fraksi PPP DPRD Berau.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Sebagai catatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Berau perlu mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, jangan hanya melakukan pembenahan dalam kota semata, tapi juga  harus memberi perhatian terhadap pembenahan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir.

Pernyataan itu disampaikan Jubir Fraksi PPP, Suharno dalam rapat Paripurna DPRD Berau saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa waktu yang lalu.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur di pusat kota maupun tingginya angka serapan anggaran. Lebih dari itu, ukuran sesungguhnya adalah ketika seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, merasakan manfaat pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Suharno.

Menurutnya lagi, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah agar kesenjangan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedalaman maupun pesisir tidak semakin lebar. Sudah selayaknya seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Berau harus dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

“Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman dan pesisir masih menghadapi keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan publik," tukasnya.

Tambah Suharno, di samping tata kelola anggaran yang dinilai masih memerlukan pembenahan. Masih adanya sejumlah program yang realisasinya belum maksimal menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah.

“Untuk itu kami dari Fraksi PPP meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan pembangunan agar seluruh program yang telah disusun dapat direalisasikan tepat waktu,” tandasnya lagi.

Selain itu, pengawasan juga harus diperkuat sejak tahap penyusunan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan fisik di lapangan. Lemahnya koordinasi dan pengawasan berpotensi menghambat penyelesaian program pembangunan sekaligus memperlambat penyerapan anggaran daerah.

“Menurut kami keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada capaian program pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat,” ujar Suharno seraya menyampaikan bahwasanya anggaran belanja Pemkab Berau yang terlambat direalisasikan akan memperlambat perputaran uang di masyarakat, mengurangi aktivitas pelaku usaha lokal, hingga menunda terciptanya lapangan pekerjaan. (sep/FN/advertorial)