Oktavia.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Fraksi NasDem mengingatkan Pemkab Berau agar mulai mempersiapkan transformasi ekonomi Kabupaten Berau menuju era pasca tambang. Mengingat mulai berhentinya operasional sejumlah perusahaan tambang menjadi sinyal bahwa  harus segera menyiapkan sektor ekonomi alternatif yang mampu menopang pertumbuhan daerah.

Prenyataan itu disampaikan Jubir Fraksi NasDem Oktavia dalam saat rapat paripurna DPRD Berau, beberapa waktu lalu.

“Apabila tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena banyak tenaga kerja yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan kehilangan mata pencaharian,” ujar Oktavia.

Karena itu tambahnya, Pemkab Berau diminta segera menyusun strategi penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor industri, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga usaha berbasis ekonomi kreatif.

Menurut Fraksi NasDem, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi.

Sebagai langkah konkret menurut Oktavia, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Berau membangun komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan dunia usaha. Pemerintah Daerah diminta melibatkan  Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Berau dalam merumuskan strategi pengembangan industri hilirisasi berbasis potensi daerah.

Dijelaskan  Oktavia, keberadaan industri pengolahan akan membuka peluang investasi baru sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, hilirisasi juga dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Berau agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.

"Pemerintah daerah perlu berdialog bersama KADIN dan HIPMI untuk mencari solusi membangun industri hilirisasi di Kabupaten Berau sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja," tegasnya.

Fraksi NasDem juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan hidup. Berakhirnya aktivitas pertambangan harus diikuti dengan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan secara optimal. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan tambang dalam memulihkan kawasan bekas tambang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun mempercepat laju deforestasi.

“Menurut kami pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sehingga manfaat pembangunan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” tukasnya. (sep/FN/Advetorial)