M. Ichsan Rapi.

POSKOTAKATIMNEWS, BERAU : Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau yang kerap meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa tata kelola keuangan daerah telah berjalan sempurna. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Berau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian tersebut dan tetap melakukan pembenahan di berbagai sektor pengelolaan keuangan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, M. Ichsan Rapi, saat membacakan pandangan akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Opini WTP sejatinya hanya merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa seluruh proses perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, hingga sistem pengendalian internal telah bebas dari persoalan,” ungkapnya.

Dan bukan berarti tambhanya, opini WTP seluruh tata kelola keuangan sudah sempurna. Pertanggungjawaban APBD harus menjadi gambaran nyata bahwa anggaran dikelola secara efektif, efisien, tertib, dan benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat. Fraksi Gerindra menilai laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

“Lebih dari itu, kami nilai laporan tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” terangnya.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga mengingatkan Pemkab Berau agar lebih berhati-hati dalam menyusun perencanaan belanja, khususnya belanja pegawai. Penganggaran harus berbasis pada kebutuhan riil dan didukung data yang valid agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat perencanaan yang terlalu longgar.

"Kami meminta agar Pemda berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama belanja pegawai. Semua harus berbasis data. SiLPA tidak boleh terbentuk karena penganggaran belanja yang terlalu longgar," tegas Ichsan Rapi.

Fraksi Gerindra berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, opini WTP diharapkan tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.(sep/FN/Advertorial)