Arman Nofriansyah.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Fraksi Gabungan Kebangkitan Hanura DPRD Kabupaten Berau menyoroti besarnya defisit anggaran tahun 2025, yang mencapai Rp400,789 miliar. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Berau diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penegasan itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Kebangkitan Hanura, Arman Nofriansyah, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Berau pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurut Arman berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, masih terdapat sejumlah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi faktor utama munculnya defisit anggaran.

“Berdasarkan laporan yang dipaparkan pemerintah daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Berau tercatat sekitar Rp5 triliun. Namun, pada saat yang sama, realisasi belanja daerah justru mencapai sekitar Rp5,4 triliun sehingga memunculkan selisih atau defisit sebesar Rp400,789 miliar,” ujarnya.

Menurut Fraksi Kebangkitan Hanura, kondisi tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah ke depan. Pasalnya, defisit anggaran yang terus melebar berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan serta pelayanan publik.

"Untuk itu kami dari Fraksi Kebangkitan Hanura meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Berau mampu mengoptimalkan target serapan APBD sehingga dapat terealisasi semaksimal mungkin," jelas  Arman masih dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.

Selain mendorong optimalisasi serapan anggaran, Fraksi Kebangkitan Hanura juga meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merancang postur APBD agar belanja yang direncanakan benar-benar disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menghindari potensi pembengkakan defisit pada tahun anggaran berikutnya.

Fraksi menilai bahwa pengelolaan anggaran yang sehat harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat berjalan optimal tanpa membebani kondisi keuangan daerah.

Bagi Fraksi Kebangkitan Hanura, defisit sebesar Rp400,789 miliar merupakan alarm yang perlu segera direspons oleh jajaran eksekutif.

Evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran dinilai menjadi langkah penting agar APBD benar-benar mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Berau. (sep/FN/Advertorial)