Anggota DPRD Berau, Suharno (Fraksi PPP).

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Catatan lainnya yang menjadi penekanan Fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD Berau mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Suharno mengingatkan agar Pemkab Berau tidak menjadikan tingginya angka serapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.

“Menurut kami  belanja daerah harus memiliki orientasi hasil (outcome oriented), bukan sekadar mengejar target administratif. Artinya, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ungkapnya.

Karena itu, PPP meminta agar alokasi anggaran terus difokuskan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, perikanan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. 

"Belanja daerah harus memiliki orientasi hasil yang jelas. Pemerintah jangan hanya berfokus mengejar tingginya persentase serapan anggaran, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perekonomian masyarakat, pertanian, perikanan, serta pelayanan publik lainnya," tegas Suharno.

Fraksi PPP menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk komitmen DPRD untuk mendorong pembangunan Kabupaten Berau yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

PPP meyakini tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bagi Fraksi PPP, pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya terlihat megah di pusat kota, melainkan pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata hingga ke kampung-kampung di pedalaman dan pesisir. Ketika akses jalan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau, pendidikan semakin berkualitas, ekonomi masyarakat tumbuh, dan pelayanan publik semakin merata, maka saat itulah pembangunan dapat disebut berhasil.

 Itulah sebabnya Fraksi PPP menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga tidak ada satu pun wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan daerah. (sep/FN/advertorial)