Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto

POSKOTAKALTIMNEWS, TANJUNG REDEB: Ancaman abrasi yang terus menggerus garis pantai di Kepulauan Derawan, Maratua, dan sejumlah pulau kecil lainnya di Kabupaten Berau menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Di satu sisi, kawasan pesisir tersebut merupakan destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur yang menjadi ikon pariwisata nasional. Namun di sisi lain, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah harus mengatur ulang skala prioritas pembangunan.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa abrasi yang terjadi di wilayah pesisir Berau bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat, perlindungan kawasan wisata, hingga kelestarian ekosistem pesisir yang menjadi aset penting daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak memiliki pilihan selain tetap memasukkan penanganan abrasi sebagai salah satu program yang harus diperjuangkan, meskipun pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Penanganan abrasi di Kepulauan Derawan, Maratua, dan pulau-pulau lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun tentu pelaksanaannya harus menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan," ujar Subroto.

Ia berharap persoalan abrasi tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat mengingat kawasan Derawan dan Maratua merupakan destinasi wisata yang memiliki nilai strategis bagi sektor pariwisata Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung terhadap ruang fiskal daerah. Akibatnya, sejumlah program pembangunan harus disusun berdasarkan tingkat urgensi dengan mengutamakan program-program yang masuk dalam kategori *Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurut Rudy, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sanitasi.

"Karena kita ini lebih fokus kepada standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur termasuk di dalamnya sanitasi," kata Rudy.

Ia mengungkapkan, kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup besar. Jika pada tahun sebelumnya anggaran daerah mencapai sekitar Rp14,25 triliun, maka pada tahun ini hanya tersisa sekitar Rp12,1 triliun."Anggaran kita hari ini terbatas. Dari tahun sebelumnya Rp14,25 triliun, tahun ini hanya tinggal Rp12,1 triliun, jadi semakin turun," ungkapnya.

Rudy menegaskan, berkurangnya anggaran tersebut bukan dipicu oleh menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

"Turunnya ini bukan karena pendapatan asli daerah yang turun, tetapi karena persoalan efisiensi yang hari ini terjadi," tegasnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama, sementara program lain, termasuk penanganan abrasi, tetap diperhatikan namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, abrasi yang terus terjadi di kawasan pesisir Berau dinilai membutuhkan penanganan jangka panjang. Selain berpotensi mengikis daratan, abrasi juga mengancam permukiman warga, fasilitas umum, ekosistem pesisir, hingga keberlangsungan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kepulauan Derawan dan Maratua.

Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dinilai menjadi kunci agar penanganan abrasi dapat direalisasikan secara bertahap tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. (sep/FN/Advetorial)