Ilustrasi perceraian.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Persoalan ekonomi hingga jeratan judi online menjadi bagian dari persoalan yang meretakkan rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam enam bulan pertama 2026, sebanyak 944 perkara perceraian tercatat di Pengadilan Agama Tenggarong, dengan persoalan ekonomi masih menjadi penyebab utama, sementara judi online disebut menunjukkan tren peningkatan sebagai pemicu perceraian.

Catatan Pengadilan Agama Tenggarong menunjukkan, perkara perceraian selama periode tersebut lebih banyak diajukan oleh pihak istri.

Dari total perkara yang masuk sejak Januari hingga 30 Juni 2026, sebanyak 702 merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 242 lainnya berupa cerai talak yang diajukan suami.

Humas Pengadilan Agama Tenggarong, Riduansyah mengatakan, data tersebut baru mencakup perkara hingga akhir Juni.

Perkara yang masuk selama Juli belum dimasukkan karena proses pencatatan masih berjalan.

“Selama tahun 2026 ini, dari Januari sampai dengan 30 Juni, data kami menunjukkan total perkara perceraian sebanyak 944 perkara,” ungkapnya ketika di hubungi pada Jumat (31/7/2026).

Jika melihat catatan dua tahun terakhir, jumlah perkara perceraian di Kukar menunjukkan kecenderungan meningkat.

Sepanjang 2024 tercatat sekitar 1.400 perkara, sementara pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 1.562 perkara.

Pada 2025, cerai gugat juga mendominasi dengan 1.192 perkara, sedangkan cerai talak tercatat sebanyak 370 perkara.

“Kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, secara grafik memang ada kenaikan. Jadi memang ada peningkatan,” tuturnya.

Di balik tingginya perkara perceraian tersebut, persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling banyak ditemukan.

Permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk nafkah, kerap menjadi awal munculnya konflik antara pasangan.

Namun, lanjutnya, Pengadilan Agama Tenggarong juga menemukan faktor lain yang belakangan semakin sering muncul dalam perkara rumah tangga, yakni judi online.

Fenomena tersebut menjadi perhatian karena persoalan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi.

Kematangan pasangan ketika memutuskan menikah turut dinilai memiliki pengaruh terhadap kemampuan mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data 2025, lebih dari 60 persen perkara perceraian terjadi pada pasangan yang menikah pada rentang usia 20 hingga 30 tahun.

Tingginya perceraian pada kelompok usia tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya kesiapan sebelum memasuki pernikahan.

“Jadi bukan hanya ekonomi, tetapi faktor kematangan pasangan suami istri juga sangat memengaruhi,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan kematangan itu menjadi perhatian karena kelompok usia muda cukup mendominasi perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tenggarong.

“Masyarakat kita yang usianya sekitar 20 sampai 30 tahun memang cukup tinggi angka perceraiannya,” sambungnya.

Dampak perceraian pun tidak berhenti pada pasangan yang memutuskan berpisah, Pengadilan Agama Tenggarong melihat anak sebagai salah satu pihak yang rentan menerima konsekuensi dari perubahan kondisi keluarga setelah perceraian.

Persoalan pemenuhan kebutuhan menjadi salah satu yang dikhawatirkan. Ketika orang tua berpisah, kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hingga pendidikan anak.

“Yang pertama tentu perpecahan rumah tangga. Kemudian masa depan anak bisa terganggu. Setelah bercerai, siapa yang akan menanggung kebutuhan keluarga?” ujarnya.

Ia menyebut dampak tersebut dapat semakin luas apabila kondisi ekonomi keluarga setelah perceraian memburuk.

“Dampaknya bisa membuat kondisi ekonomi memburuk, bahkan anak berpotensi putus sekolah,” lanjutnya.

Melihat kondisi itu, Pengadilan Agama Tenggarong menilai pencegahan perceraian melalui edukasi perlu dimulai sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga.

Edukasi tersebut diarahkan pada kesiapan pasangan dari berbagai aspek, mulai dari usia, kematangan mental hingga kemampuan ekonomi.

Penanganan persoalan keluarga dinilai perlu dilakukan dari hulunya agar konflik tidak selalu berakhir di meja pengadilan.

“Data ini tidak hanya sekadar angka, tetapi menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Harapan kami, persoalan ini dilihat dari hulunya, yaitu bagaimana memperkuat edukasi kepada masyarakat,” kata dia.

Upaya menjaga ketahanan keluarga, menurutnya, juga membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pasangan yang menjalani rumah tangga.

“Ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab suami dan istri, tetapi juga pemerintah, sekolah, dan lingkungan masyarakat,” pungkasnya. (kriz)