Akses 100 Hektare Lahan Pertanian Terdampak, Jembatan Bukit Pariaman Diupayakan Dibangun 2027 dengan Estimasi Rp9 Miliar
Rapat penanganan
jembatan patah di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang. (Doc.
Pemdes Bukit Pariaman)
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Akses menuju sekitar 100 hektare lahan pertanian di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terdampak setelah jembatan penghubung Dusun Suka Karya dan Dusun Berambai mengalami kerusakan.
Jembatan tersebut
kini diupayakan dibangun permanen pada 2027, dengan estimasi kebutuhan anggaran
mencapai Rp9 miliar.
Kepala Desa Bukit
Pariaman, Sugeng Riyadi, mengatakan rencana tersebut menjadi hasil rapat
koordinasi yang difasilitasi Pemkab Kukar, Senin (28/9/2026).
Pertemuan itu
merupakan tindak lanjut peninjauan lapangan yang dilakukan pada Rabu
(23/9/2026) terkait kondisi jembatan di RT 12, RT 4 dan RT 1 Desa Bukit
Pariaman.
Menurutnya,
pembangunan permanen belum memungkinkan dilaksanakan pada tahun ini karena
waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan.
Karena itu,
pembangunan diarahkan untuk dipersiapkan dan dilaksanakan pada 2027.
“Berdasarkan hasil
musyawarah mufakat, jembatan tersebut tetap direncanakan untuk dibangun secara
permanen,” ujarnya.
Ia menjelaskan,
jembatan tersebut bukan hanya menjadi jalur penghubung dua dusun, tetapi juga
menjadi akses penting menuju kawasan pertanian di Dusun Suka Karya.
Sekitar 100 hektare
lahan pertanian berada di kawasan yang aksesnya melalui jembatan tersebut.
Aktivitas masyarakat
di kawasan itu ikut terdampak karena kondisi jembatan tidak lagi dapat
digunakan secara optimal, terutama untuk kendaraan roda empat dengan muatan.
“Di kawasan tersebut
terdapat hamparan lahan pertanian sekitar 100 hektare yang aksesnya harus
melalui jembatan tersebut. Karena itu, pembangunan jembatan permanen menjadi
salah satu skala prioritas yang terus kami perjuangkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan kondisi
jembatan sebenarnya telah mengalami kerusakan cukup lama, kondisinya semakin
parah beberapa bulan lalu, tepatnya saat Ramadan, ketika masyarakat, kepala
dusun dan ketua RT menyampaikan keluhan mengenai kondisi konstruksi.
Saat itu, jembatan
belum sepenuhnya patah, tetapi sudah tidak layak dilintasi kendaraan roda
empat, khususnya kendaraan yang membawa muatan berat.
Pemerintah desa
kemudian mengambil langkah penanganan sementara bersama masyarakat dengan
mengganti bagian kayu yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, usia
konstruksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi jembatan.
Bangunan tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 30 tahun.
Selain faktor usia,
kendaraan roda empat dengan muatan yang cukup sering melintas juga memberikan
tekanan terhadap konstruksi.
Kondisi sungai turut
berpengaruh ketika curah hujan tinggi menyebabkan debit dan arus air meningkat.
“Kalau curah hujan
tinggi, debit dan arus sungai menjadi sangat deras. Bagian tepi sungai juga
mengalami longsor atau erosi sehingga ikut memengaruhi tiang penyangga
jembatan,” tuturnya.
Sembari menunggu
pembangunan permanen, pemerintah desa menyiapkan akses alternatif melalui RT 4.
Jembatan di lokasi
tersebut direncanakan dibangun menggunakan material kayu dengan konstruksi yang
lebih kokoh dibandingkan kondisi sebelumnya.
Ia mengatakan
pembangunan jembatan alternatif belum dimulai karena masih dilakukan
perhitungan dari sisi penganggaran.
Pemerintah desa
nantinya akan melibatkan konsultan untuk menghitung kebutuhan teknis, termasuk
material dan biaya pembangunan.
“Untuk sementara,
akses masyarakat akan dialihkan melalui RT 4. Jembatan di RT 4 akan dibangun
menggunakan material kayu dengan konstruksi yang lebih kokoh dari kondisi
sebelumnya,” jelasnya.
Penanganan akses
sementara tersebut juga akan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah
Kecamatan Tenggarong Seberang. Dalam rapat koordinasi, sekitar tiga perusahaan
hadir melalui perwakilannya.
Pemerintah desa akan
mengajak perusahaan tersebut terlibat dalam upaya swadaya, terutama untuk
mendukung kebutuhan material maupun keperluan lain yang diperlukan selama
penanganan sementara.
“Kami akan melibatkan
perusahaan-perusahaan tersebut dalam upaya swadaya, terutama terkait dukungan
material maupun kebutuhan lainnya,” kata dia.
Sementara itu,
anggota Komisi III DPRD Kukar, Dedik Harianto mengatakan, pembangunan jembatan
permanen akan didorong melalui perencanaan APBD Perubahan 2026.
Selanjutnya, kegiatan
fisik diharapkan dapat dilaksanakan melalui anggaran 2027.
Ia menyebut kebutuhan
anggaran pembangunan belum dapat dipastikan karena perencanaan teknis belum
dilakukan.
“Untuk estimasi
anggarannya, saat ini belum dapat dipastikan karena proses perencanaan belum
dilakukan. Namun, perkiraannya berada di kisaran Rp6 miliar hingga Rp9 miliar.
Angka pastinya nanti menunggu hasil perencanaan dan perhitungan teknis,”
ungkapnya.
Menurutnya,
pembahasan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan
Permukiman, Dinas Pertanian, BPBD, BPKAD, camat, pemerintah desa, serta
sejumlah perwakilan masyarakat Desa Bukit Pariaman.
“Jembatan tersebut
sebenarnya bukan menghubungkan antardesa, melainkan menghubungkan Dusun Suka
Karya dengan Dusun Berambai. Jembatan itu juga menjadi akses penting bagi
anak-anak sekolah dan masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian
sehari-hari,” jelasnya.
Sebelumnya,
masyarakat bersama pemerintah desa dan perusahaan di sekitar lokasi telah
bergotong royong melakukan pembenahan sementara.
Langkah tersebut
dilakukan agar aktivitas warga tetap dapat berjalan sembari menunggu
pembangunan permanen.
Dengan rencana
pembangunan pada 2027, proses selanjutnya akan diarahkan pada penyusunan
perencanaan teknis dan kebutuhan anggaran.
Sementara itu, akses alternatif dipersiapkan untuk menjaga mobilitas masyarakat, terutama warga yang bergantung pada jalur tersebut untuk menuju kawasan pertanian.
“Kalau anggarannya
tersedia dan perencanaannya sudah selesai, harapannya tahun 2027 pembangunan
bisa direalisasikan. Yang terpenting sekarang prosesnya kita kawal bersama
supaya kebutuhan masyarakat ini bisa terakomodasi,” pungkasnya. (Kriz)