Akses 100 Hektare Lahan Pertanian Terdampak, Jembatan Bukit Pariaman Diupayakan Dibangun 2027 dengan Estimasi Rp9 Miliar

img

Rapat penanganan jembatan patah di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang. (Doc. Pemdes Bukit Pariaman)

 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Akses menuju sekitar 100 hektare lahan pertanian di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terdampak setelah jembatan penghubung Dusun Suka Karya dan Dusun Berambai mengalami kerusakan.

 

Jembatan tersebut kini diupayakan dibangun permanen pada 2027, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp9 miliar.

 

Kepala Desa Bukit Pariaman, Sugeng Riyadi, mengatakan rencana tersebut menjadi hasil rapat koordinasi yang difasilitasi Pemkab Kukar, Senin (28/9/2026).

 

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut peninjauan lapangan yang dilakukan pada Rabu (23/9/2026) terkait kondisi jembatan di RT 12, RT 4 dan RT 1 Desa Bukit Pariaman.

 

Menurutnya, pembangunan permanen belum memungkinkan dilaksanakan pada tahun ini karena waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan.

 

Karena itu, pembangunan diarahkan untuk dipersiapkan dan dilaksanakan pada 2027.

 

“Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, jembatan tersebut tetap direncanakan untuk dibangun secara permanen,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, jembatan tersebut bukan hanya menjadi jalur penghubung dua dusun, tetapi juga menjadi akses penting menuju kawasan pertanian di Dusun Suka Karya.

 

Sekitar 100 hektare lahan pertanian berada di kawasan yang aksesnya melalui jembatan tersebut.

 

Aktivitas masyarakat di kawasan itu ikut terdampak karena kondisi jembatan tidak lagi dapat digunakan secara optimal, terutama untuk kendaraan roda empat dengan muatan.

 

“Di kawasan tersebut terdapat hamparan lahan pertanian sekitar 100 hektare yang aksesnya harus melalui jembatan tersebut. Karena itu, pembangunan jembatan permanen menjadi salah satu skala prioritas yang terus kami perjuangkan,” ungkapnya.

 

Ia mengatakan kondisi jembatan sebenarnya telah mengalami kerusakan cukup lama, kondisinya semakin parah beberapa bulan lalu, tepatnya saat Ramadan, ketika masyarakat, kepala dusun dan ketua RT menyampaikan keluhan mengenai kondisi konstruksi.

 

Saat itu, jembatan belum sepenuhnya patah, tetapi sudah tidak layak dilintasi kendaraan roda empat, khususnya kendaraan yang membawa muatan berat.

 

Pemerintah desa kemudian mengambil langkah penanganan sementara bersama masyarakat dengan mengganti bagian kayu yang mengalami kerusakan.

 

Menurutnya, usia konstruksi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi jembatan. Bangunan tersebut diperkirakan telah berusia sekitar 30 tahun.

 

Selain faktor usia, kendaraan roda empat dengan muatan yang cukup sering melintas juga memberikan tekanan terhadap konstruksi.

 

Kondisi sungai turut berpengaruh ketika curah hujan tinggi menyebabkan debit dan arus air meningkat.

 

“Kalau curah hujan tinggi, debit dan arus sungai menjadi sangat deras. Bagian tepi sungai juga mengalami longsor atau erosi sehingga ikut memengaruhi tiang penyangga jembatan,” tuturnya.

 

Sembari menunggu pembangunan permanen, pemerintah desa menyiapkan akses alternatif melalui RT 4.

 

Jembatan di lokasi tersebut direncanakan dibangun menggunakan material kayu dengan konstruksi yang lebih kokoh dibandingkan kondisi sebelumnya.

 

Ia mengatakan pembangunan jembatan alternatif belum dimulai karena masih dilakukan perhitungan dari sisi penganggaran.

 

Pemerintah desa nantinya akan melibatkan konsultan untuk menghitung kebutuhan teknis, termasuk material dan biaya pembangunan.

 

“Untuk sementara, akses masyarakat akan dialihkan melalui RT 4. Jembatan di RT 4 akan dibangun menggunakan material kayu dengan konstruksi yang lebih kokoh dari kondisi sebelumnya,” jelasnya.

 

Penanganan akses sementara tersebut juga akan melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Dalam rapat koordinasi, sekitar tiga perusahaan hadir melalui perwakilannya.

 

Pemerintah desa akan mengajak perusahaan tersebut terlibat dalam upaya swadaya, terutama untuk mendukung kebutuhan material maupun keperluan lain yang diperlukan selama penanganan sementara.

 

“Kami akan melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam upaya swadaya, terutama terkait dukungan material maupun kebutuhan lainnya,” kata dia.

 

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kukar, Dedik Harianto mengatakan, pembangunan jembatan permanen akan didorong melalui perencanaan APBD Perubahan 2026.

 

Selanjutnya, kegiatan fisik diharapkan dapat dilaksanakan melalui anggaran 2027.

 

Ia menyebut kebutuhan anggaran pembangunan belum dapat dipastikan karena perencanaan teknis belum dilakukan.

 

“Untuk estimasi anggarannya, saat ini belum dapat dipastikan karena proses perencanaan belum dilakukan. Namun, perkiraannya berada di kisaran Rp6 miliar hingga Rp9 miliar. Angka pastinya nanti menunggu hasil perencanaan dan perhitungan teknis,” ungkapnya.

 

Menurutnya, pembahasan tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, BPBD, BPKAD, camat, pemerintah desa, serta sejumlah perwakilan masyarakat Desa Bukit Pariaman.

 

“Jembatan tersebut sebenarnya bukan menghubungkan antardesa, melainkan menghubungkan Dusun Suka Karya dengan Dusun Berambai. Jembatan itu juga menjadi akses penting bagi anak-anak sekolah dan masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian sehari-hari,” jelasnya.

 

Sebelumnya, masyarakat bersama pemerintah desa dan perusahaan di sekitar lokasi telah bergotong royong melakukan pembenahan sementara.

 

Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas warga tetap dapat berjalan sembari menunggu pembangunan permanen.

 

Dengan rencana pembangunan pada 2027, proses selanjutnya akan diarahkan pada penyusunan perencanaan teknis dan kebutuhan anggaran.

 

Sementara itu, akses alternatif dipersiapkan untuk menjaga mobilitas masyarakat, terutama warga yang bergantung pada jalur tersebut untuk menuju kawasan pertanian.

“Kalau anggarannya tersedia dan perencanaannya sudah selesai, harapannya tahun 2027 pembangunan bisa direalisasikan. Yang terpenting sekarang prosesnya kita kawal bersama supaya kebutuhan masyarakat ini bisa terakomodasi,” pungkasnya. (Kriz)