POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan kembali menjadi perhatian di Kabupaten Berau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun mendorong langkah pencegahan diperkuat, agar perlindungan tidak hanya dilakukan setelah kasus terjadi.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul kembali terungkapnya kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Salah satunya dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kecamatan Kelay yang kini ditangani aparat penegak hukum.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika kasus telah terjadi, tetapi harus memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. OPD terkait harus terus turun ke lapangan, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Gamalis meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih aktif menjangkau masyarakat. Sosialisasi diharapkan tidak hanya dilakukan kepada anak dan perempuan, tetapi juga menyasar keluarga, lingkungan sekolah hingga masyarakat secara luas. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan perlu terus ditingkatkan.

Dengan begitu, masyarakat dapat mengenali indikasi kekerasan sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan atau mengalami kejadian tersebut.

“Supaya memahami bentuk-bentuk kekerasan serta langkah yang harus dilakukan ketika menemukan atau mengalami kejadian tersebut,” katanya.

Gamalis juga menghimbau keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kekerasan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Menurutnya, lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam melindungi anak dan perempuan. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak memilih diam ketika mengetahui atau menemukan adanya dugaan tindak kekerasan.

Pencegahan, kata dia, juga tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat.

Koordinasi lintas sektor pun diminta terus diperkuat agar penanganan persoalan kekerasan dapat dilakukan secara menyeluruh. Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Berau yang sebelumnya telah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemkab menilai perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya penanganan ketika kasus telah terjadi, tetapi juga edukasi dan pencegahan di lingkungan tempat anak dan perempuan beraktivitas.

Di sisi lain, Gamalis juga menaruh perhatian terhadap proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Ia meminta aparat penegak hukum menangani setiap laporan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, proses penegakan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman.

“Harapannya, penegakan hukum dapat memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi anak maupun perempuan yang menjadi korban,” tegasnya.

Gamalis menambahkan, pemberian sanksi terhadap pelaku bukan hanya berkaitan dengan proses hukum. Penanganan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa.

Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat terus berjalan. Penanganan kasus, kata dia, diharapkan tidak berhenti pada proses hukum, tetapi juga diikuti dengan pendampingan korban, penguatan perlindungan serta edukasi kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemkab Berau juga telah mendorong peningkatan kapasitas lembaga dan penyedia layanan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penguatan tersebut diarahkan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan serta perlindungan korban. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.

Gamalis berharap seluruh unsur dapat mengambil peran sesuai kewenangannya. Pemerintah menjalankan fungsi pencegahan dan pelayanan, aparat penegak hukum menangani proses hukum, sementara keluarga dan masyarakat ikut menciptakan lingkungan yang aman.

“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dan perempuan juga harus merasa aman di lingkungannya,” ujarnya.

Dengan penguatan edukasi, keberanian melapor, koordinasi lintas sektor, pendampingan korban dan penegakan hukum, Pemkab Berau berharap upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat semakin kuat.

Bagi pemerintah daerah, mencegah kekerasan bukan hanya soal merespons ketika kasus sudah terjadi, tetapi juga membangun kesadaran bersama agar potensi kekerasan dapat dikenali dan dicegah sedini mungkin. (sep/FN/Advertorial)