Soal Dana BOS dan Insentif Guru : Pemprov Kaltim Setuju Tidak Membedakan Sekolah Swasta dan Negeri

img

SAMARINDA-Pemprov Kaltim sangat komitmen dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, oleh karena itu Pemprov Kaltim setuju untuk tidak membedakan antara sekolah swasta dan  sekolah negeri  dalam penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS).

Penegasan itu disampaikan Sekprov Kaltim Ir H Rusmadi, pada rapat pertemuan dengan jajaran musyawarah kerja kepala sekolah  (MKKS) provinsi dan kabupaten/kota, PGRI Kaltim terkait tuntutannya agar Pemprov Kaltim tidak membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam penyaluran dana BOS dari provinsi Kaltim.

"Pemprov Kaltim sejak awal tidak pernah berhenti memberikan tempat yang istimewah terkait dengan pendidikan, dan sesuai dengan keinginan kita bersama pada rapat tadi, khususnya untuk biaya BOS Pemprov  tidak akan  membedakan antara sekolah negeri maupun swasta, khusunya yang ada dibawah kewenangan Pemprov Kaltim  yaitu untuk SMK, SMA, MA dan SLB baik negeri maupun swasta.," papar Rusmadi usai memimpin rapat pembahasan tutuntan demo guru sekolah swasta agar tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. yang berlangsung di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (17/3).

Selain setuju BOS sekolah negeri dan swasta sama, Pemprov Katim juga tidak membedakan insentif guru antara  guru non PNS swasta yang di sekolah negeri maupun sekolah swasta, semua sama.

" Keputusan  bersama ini nantinya akan disampaikan kepada DPRD Kaltim untuk dijadikan keputusan bersama, mengenai  penggarannya akan diusulkan pada APBD perubahan, dan diharapkan DPR bisa setuju, untuk mendahului anggaran," kata Rusmadi.

Ditambahkan walaupun sudah menjadi keputusan pemerintah, tentu seijin gubernur  dan wakil gubernur Kaltim akan diteruskan untuk dibawah rapat bersama dengan DPRD Kaltim.

"Keputusan hari ini belum final, karena masih ada pembasan lagi dengan DPRD Kaltim, walaupun demikian diharapkan dengan kesadaran yang tinggi untuk menempatkan dunia pendidikan sebagai sektor  yang sangat penting tentu DPRD tidak menolaknya,"ujar Rusmadi.

Hadir dalam rapat itu, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Bere Ali, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Hj Dayang Budiati, Ketua MKKS Sabran, Ketua PGRI Kaltim H Musyahrim, Ketua Dewan Pendidika  Hj Encek Widyani, serta perwakilan guru dari kabupaten dan kota se Kaltim. m4r-poskotakaltimnews.com