Andi Agoes: PI Blok Mahakam Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Harus Gerak Cepat

img

BALIKPAPAN,  Pengelolaan Blok Mahakam yang selama ini ditangani Total Exploration  &  Production Indonesie (TEPI), perusahan asing asal Prancis per tanggal 1 Januari 2018 akan berakhir dan selanjutnya  pengelolah atau operator Blok Mahakam dipercayakan kepada Pertamina. Waktu yang terbilang singkat ini hendaknya dimanfaatkan pemerintah Provinsi Kaltim  termasuk pemerintah daerah Kutai Kartanegara (Kukar) untuk secepatnya menyelesaikan hak partisipasi atau dikenal dengan Participatioan interest (PI).

Kendati masa kontrak akan berakhir per 1 Januari 2018 mendatang, bukan berarti untuk hak partisipasi dimana provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar langsung menjadi bagian dari pengelolaan Blok Mahakam, itu baru peralihan pengelolaan dari Total E & P Indonesie dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pertamina, pasti masih akan panjang perjalanan PI Provinsi Kaltim dengan Pemkab Kukar.

Menyikapi perjalanan panjang keterlibatan Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, dalam pengelolaan blok Mahakam, hendaknya dua daerah ini utamanya Pemprov Kaltim terus melakukan pengawalan peralihan pengelolaan tersebut, jangan kita hanya menunggu PI langsung diserakan ke Pemprov Kaltim dan pemkab Kukar, sedangkan masalah berapa banyak sumur Minyak dan Gas (Migas) dan berapa banyak jumlah produksi Migas di Bolk Mahakam yang akan segera berpindah tangan, kita bisa mendapatkan langsung dari Satuan Kerja Khusus -  Minyak dan Gas (SKK Migas), disana ada data yang sangat lengkap.

Demikian dikatakan Koordinator Wilayah (Korwil) Perintis Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI ) Kalimantan, H. Andi Agoes, Y, SH, soal peralihan pengelolah Blok Mahakam, yang merupakan daerah penghasil Minyak dan Gas terbesar di Indonesia termasuk soal PI yang menjadi hak daerah yakni Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, karena pengalihan pengelolan itu akan berakhir 1 Januari 2018 mendatang, atau tinggal delapanm bulan.

Dia mengatakan masalah pengelolaan Blok Mahakam yang nantinya beralih dari Total E & P Indonesie ke Pertamina harus berjalan dengan baik, tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan.

"Kami harapkan agar Pemprov Kaltim bersama Pemkab Kukar melalui Satuan Tugas (Satgas) PI Kaltim yang dipimpin Ichwansyah, yang juga menjabat Assisten Sekprov Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, harus bekerja ekstra cepat, karena perjalanan Kaltim dan Kukar sebagai bagian dari pengelolaan Blok Mahakam tinggal delapan bulan lagi. Tidak mungkin ketika pelimpahan pengelolaan Blok Mahakam per 01 Januari 2018, saat itu juga langsung ada tindaklanjut Kaltim dan Kukar sebagai bagian dari pengelolan Blok Mahakam bersama Pertamina, pasti masih harus berjalan panjang dan mungkin bisa alot,’’ jelas Andi Agoes. 

Dia juga mengatakan provinsi Kaltim dipastikan akan menjadi penguasa di PI, sebab dari aturan yang ada dimana yang menjadi hak kabupaten hanya wilayah yang menjangkau pesisir pantai sampai empat mill kearah laut sedangkan pemerintah provinsi Kaltim menguasai wilayah pengelolaan  dari batas empat mil laut sampai 12 mill kearah laut lepas, ini artinya hak PI Kaltim  masih jauh lebih besar dari Kabupaten Kukar, kami ingatkan agar tim dalam Satuan Tugas (Satgas) benar-benar bekerja cepat karena ini tinggal delapan bulan lagi.

‘’Tinggal delapan bulan lagi hak partisipasi  atau lebih dikenal dengan sebutan Participation Interest (PI) Kaltim di Blok Mahakam, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Provinsi Kaltim berjalan dan terhitung 1 Januari 2018, Kaltim menjadi bagian pengelolaan blok migas terbesar di Indonesia seiring kontrak Total E&P Indonesie berakhir," ungkapnya.

Sampai hari ini, pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk mengurus PI  mencapai 10 persen  (10 %) di Blok Mahakam, tim masih menunggu data lapangan yang memiliki sumur aktif dari Pertamina selaku operator pengganti Total E&P Indonesie.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, pemerintah daerah harus mengurus banyak persyaratan untuk memenuhi penawaran hak PI Blok Mahakam,  ini yang tengah dikerjakan satuan tugas (satgas) yang diketuai Asisten Sekprov Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ichwansayah.

Gubernur Kaltim ini menegaskan, walaupun pelimpahan pengelolaan Blok Mahakam  dimulai pada 1 Januari 2018, belum tentu PI langsung berbuah pendapatan asli daerah (PAD), kendati  investasi untuk PI, sesuai keputusan menteri, ditanggung Pertamina selaku operator baru. 

Tanggungan tersebut berbentuk pinjaman dengan bunga 0 persen, pinjaman yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah itu akan dibayar berjangka jadui tidak langsung dibayar oleh Pemprov Kaltim maupun Pemkab KUkar sedangkan pembayaran dengan dipotong dari dividen, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat di Kaltim. 

PAD yang kemudian diterima adalah dividen yang telah dipotong pembayaran pinjaman tadi, itupun belum termasuk bila dividen kemudian dipertimbangkan untuk reinvestasi dan ini harus benar-benar kita pahamai sebab bisa saja ketika pengelolaan Blok Mahakam sudah ditangan Pertamina muncur masalah baru terkait penggunaan PI dimaksud.

“Benar bahwa daerah diberi kemudahan kerja sama dengan Pertamina lewat bunga 0 persen namun, jangan terlalu berharap banyak dulu sekarang untuk PAD, kita ngomong-ngomong soal PI silahkan itu bioleh saja tapi jangan mengatakan kalau PI sudah ditangan Pemprov Kaltim, sekedar untuk diketahui itu boleh-boleh saja,” ungkap Gubernur Kaltim.

Seluruh kerja sama dengan Pertamina itu juga mengikuti Peraturan Menteri ESDM 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen, dan harus kita ingat benar kalau Direksi Pertamina baru saja beralih, perlu penyesuaian kembali dalam pembicaraan PI, kini yang harus juga menjadi perhatian kita.

Ketua Satgas PI Blok Mahakam bentukan provinsi, Ichwansyah, menjelaskan lebih lanjut bahwa sejumlah skema pembagian antara daerah penghasil, dalam hal ini Kukar, dengan provinsi tengah disusun diharapkan dalam satu atau dua hari kedepan  sudah tuntas. 

Menurut Ichwansyah, untuk blok migas yang ada di pesisir Kukar, pembagian bisa setengah-setengah, artinya  Kukar mendapat 50 persen bagian dari hasil PI, provinsi mendapat 50 persen setelah itu 50 pwrsen yanhg untuk provinsi Kaltim dibagikan ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Namun, satgas masih menunggu data lapangan aktif di Blok Mahakam,  ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri (Permen) ESDM  bahwa wilayah sumur di jarak 4 mil laut sampai 12 mil laut adalah jatah provinsi, jika seluruh sumur berada di radius tersebut, provinsi berhak 100 persen. Sementara  jika sumur ada di darat hingga 4 mil laut menuju laut lepas, pembagiannya tetap antara provinsi dan kabupaten penghasil, kami masih terus memproses persyaratan dalam penawaran PI kepada BUMD,” jelasnya. 

Mengutip Permen ESMD, penawaran PI  terkait 10 persen kepada BUMD berjalan dengan beberapa ketentuan, al : pertama, untuk lapangan di daratan dalam satu provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh 4 mil laut, penawaran PI 10 persen diberikan kepada satu BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur teta;p melibatkan bupati/wali kota yang wilayah administrasi dimana  terdapat lapangan yang disetujui.

Di samping itu, untuk lapangan di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 mil laut sampai 12 mil laut dari garis pantai ke laut lepas, penawaran PI diberikan kepada BUMD provinsi sedangkan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur, Blok Mahakam memang tak sendiri dalam penawaran PI. 

Ichwansyah menjelaskan menurut catatan, setidaknya ada sepuluh blok migas yang masa kontraknya berakhir sampai 2018, pemerintah telah menunjuk Pertamina untuk mengelola blok-blok Migas yang berakhir kontrak kerjasama itu sedangkan  wilayah kerja dimaksud terdiri dari  Blok Offshore Northwest Java (ONWJ). 

Selain itu,  Blok Mahakam (Total E&P Indonesie), Blok Attaka (Inpex Corporation), dan Blok South East Sumatera (CNOOC). Kemudian, Blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), Blok Tengah (Total E&P Indonesie), Blok North Sumatera Offshore (Pertamina), Blok Tuban, Blok Ogan Komering, dan Blok Sangasanga. (max-poskotakaltimnews.com)