(Siswo Cahyono)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM.KUKAR- DPRD Kukar menyebut realisasi APBD Kukar 2021 masih kurang optimal, hal ini disebabkan karena adanya peralihan sistem lama ke sistem baru. Realisasi tersebut sekitar 45 persen.

Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono mengatakan, penyebab dari keterlambatan realisasi APBD ialah masa peralihan dari Simral ke SIPD, karena belum siapnya perangkat ASN untuk menggunakan aplikasi tersebut.

"Sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan sejak awal, seharusnya kalau sudah diketok anggaran, pada Januari, Februari sudah dilaksanakan" kata Siswo Cahyono kepada media, di DPRD Kukar, belum lama ini.

Ia menyebutkan, berkaitan dengan peralihan aplikasi tersebut, DPRD Kukar saja masih awam dengan hal itu,. Sebelum dilakukan peralihan seharusnya memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada OPD, agar para OPD siap mengoperasikan aplikasi tersebut.

"Kalau realisasi anggaran tepat pada waktunya, mereka sudah bisa melaksanakan lelang, kalau dipenghujung tahun seperti ini yang terjadi Silpa, tidak terbayarkan, pekerjaan tidak mencukupi, dan akhirnya didorong pada tahun berikutnya" tutupnya.(*riz/adv)