POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah OPD Kukar membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022 mendatang, serta mengevaluasi Propemperda 2021, di ruang Banmus, Rabu (3/11/2021).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Bapemperda Ahmad Yani, dan dihadiri Ketua Komisi III Andi Faisal, Ketua Komisi II Hamdan, Betaria Magdalena, Firnadi Ikhsan, Ria Handayani, serta sejumlah OPD Kukar.

Ketua Bapemperda Ahmad Yani menegaskan, ada 32 raperda pada 2021 ditambah dengan 8 raperda diluar propemperda, dari raperda tersebut yang belum clear ada 5 raperda, raperda yang belum clear akan masuk pada 2022 mendatang.

"Sementara 35 raperda sebagian telah disahkan, sebagian masih dalam pembahasan yang akan diselesaikan pada 2021 ini" kata Ahmad Yani, Rabu (3/11/2021)

Ia menyebut beberapa inisiatif draft raperda belum clear, karena pembahasan itu harus menyesuaikan UU Cipta Kerja termasuk misalnya pemanfaatan lahan pasca tambang, pembangunan tepi sungai itu belum bisa di clearkan, di pastikan itu masuk di 2022.

Selain itu ia juga mengatakan, termasuk Perda bersifat sosial kemasyarakatan, misal terkait perda penyalahgunaan narkotika itu sangat penting, hal itu telah disampaikan oleh Kesbangpol bahwa Perda tersebut sangat dibutuhkan.

Kemudian, ada perda yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah yang perlu direvisi, seperti perda induk penyertaan modal di MGRM, karena perdanya sudah diubah, tetapi perda penyertaan modalnya belum ada.

"Namun ketika rapat sangat disayangkan Kabag Ekonomi tidak hadir, sehingga tidak ada yang bisa ngasih penjelasan" sebutnya.

Lanjut dia, untuk OPD segera mengusulkan Propemperda atau yang mau direvisi segera masukan pada 2022. Seperti Perda perijinan tertentu yang ranahnya Dishub.

"Contoh ada tarif ijin perusahaan yang harus diterapkan, selama ini bis perusahaan tidak ada retribusinya, tentunya dari itu bisa menghasilkan income untuk daerah" tuturnya.

Harapannya, semua perbub yang sudah bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 segera direvisi, karena hal itu amanat dari pusat bahwa daerah harus merevisi secepatnya, semua harus menyesuaikan UU Cipta Kerja.(*riz/adv)