Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB -  Tahun lalu (2021) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dengan serapan anggaran cukup rendah, yakni sebesar 48 persen.

Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana berupaya meningkatkan serapan anggaran pada tahun ini (2022), dirinya memastikan dapat memaksimalkan 80 persen anggaran yang bersumber dari  Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Detail Engineering Design (DED) beberapa program lain. Sementara untuk RTH akan difokuskan untuk dua lokasi, yakni di Batu Miang Kampung Maluang dan Jalan Singkuang Kelurahan Gunung Panjang.

"Nanti eksekusinya bulan depan sudah mulai," ucapnya pada Sabtu (16/7).

Pihaknya optimistis tahun ini serapan anggaran bisa meningkat meskipun tidak sampai 90 persen. Anggaran yang disiapkan yakni Rp 18 miliar untuk dua RTH dan perencanaan desain lainnya.

Diakuinya, lantaran waktu yang mepet pihaknya lebih banyak membuat perencaanan. Sedangkan, pembangunan fisiknya akan dilakukan tahun depan.

"Tahun ini yang sempat dilakukan fisiknya baru dua RTH saja. Masing-masing RTH dianggarkan sekira Rp 4 m. Sisanya untuk perencaanan desain program lainnya," tuturnya.

Dirinya menyebut, terdapat kendala untuk memaksimalkan anggaran diatas 90 persen yakni terdapat pekerjaan pemagaran hutan kota seluas 300 hektare yang berada di Kecamatan Teluk Bayur yang terpaksa tidak bisa diselesaikan. Sebab, lahan di beberapa titik masih tumpang tindih dengan salah satu perusahaan tambang batu bara.

"Karena permasalahan lahan ini panjang, tidak bisa dipaksa diselesaikan tahun ini. Jadi kami tunda dulu untuk menghindari permasalahan hukum," sambungnya.

Sementara, anggaran yang telah disiapkan sekira Rp 4 miliar akan menjadi Silpa dan dialihkan untuk pembangunan fisik program lain tahun depan. Jika program pemagaran hutan kota diselesaikan memang akan menambah presentase serapan anggaran di akhir tahun, tapi hal itu tidak memungkinkan mengingat persoalan lahan yang belum selesai.

"Jadi itu tidak mungkin terlaksana, risikonya berhadapan dengan hukum," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya sanggup memaksimalkan serapan anggaran terkait anggaran DBH DR yang akan diberikan tahun depan.

"Kami sanggup memaksimalkan. Tahun depan berapa pun yang dianggarkan tidak masalah," pungkasnya.(advetorial/sep)