POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Bupati Kukar Edi Damansyah memberikan waktu hingga pekan depan kepada Camat se Kukar, untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu disampaikannya pada usai rapat koordinasi tentang hasil verifikasi dan validasi DTKS Kukar, Senin (5/9/2022). Rapat tersebut juga dihadiri oleh para Camat di Kukar.

Ia mengatakan, dari laporan yang disampaikan beberapa Camat di Kukar, masih banyak DTKS yang tidak sesuai dengan data yang dilapangan. Pemerintah daerah menargetkan pekan depan, bahwa seluruh Kecamatan DTKS dari Kementerian Sosial dan di lapangan harus sinkron.

"Dari laporan para Camat, memang masih banyak yang tidak kesesuaian, misalkan ada yang tidak ditemukan di lapangan, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang pindah alamat, ada yang warga mampu tapi masuk di DTKS," kata Edi Damansyah kepada Poskotakaltimnews.

Lanjut dia, dalam rangkaian program penanganan kemiskinan, data yang akurat sangat dibutuhkan, maka dari itu pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan validasi DTKS, sehingga data tersebut sinkron.

"Setelah data itu akurat, kita lanjutkan dengan intervensi program atau penguatan, baik dari kami pemerintah, maupun dunia usaha. Karena kami ingin optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) juga," ungkapnya.

Sehingga program TJSP juga memberikan kontribusi dalam rangka penurunan kemiskinan di Kukar. Kedepan bakal diadakan musyawarah pembangunan TJSP.

Adapun kendala yang menyebabkan DTKS tidak sesuai ialah sinyal, karena ada beberapa desa, Kecamatan itu yang sinyalnya naik turun, bahkan masih ada yang blankspot.

"Karena memang ada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan, tapi tadi solusinya adalah nanti kalau kondisi sinyal buruk digunakan dengan cara manual dulu pendataan ini," sebutnya.

Dirinya juga menyebutkan, hanya beberapa kecamatan yang DTKSnya sesuai di lapangan, salah satunya Kecamatan Anggana, di Anggana warga pra sejahtera ada dari data awal sekitar 4.041, namun dari hasil verifikasi dan validasi di lapangan menjadi 2.076 rumah tangga.

Selain Anggana, ada juga Kecamatan Kota Bangun dan Muara Uwis. Jiks berbicara variabel miskin, ada beberapa variabel miskin diantaranya pendidikan, hal pendidikan dapat diupayakan dengan memberikan program paket A, B, C.

Kemudian petani atau perernakan, pemerintah daerah akan melakukan pengadaan hewan ternak seperti sapi atau kambing, sehingga aset yang dimiliki oleh petani yakni tanah, dapat dikelola secara optimal.

"Maka dari itu, verifikasi dan validasi DTKS ini sangat penting," tutupnya.(*sep)