Komisi IV DPRD Kukar saat menggelar RDP Soal ASN-PPPK, Tenaga Perawat Honorer 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Komisi IV DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), bagi perawat yang berstatus honorer. 

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Syarifuddin, didampingi Anggota DPRD Ahmad Zulfiansyah, Hamdan, dan dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kukar, Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes), Perwakilan DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kukar. 

Ahmad Zulfiansyah mengatakan, RDP ini terkait dengan masalah PPPK (P3K), artinya kekhawatiran tenaga kesehatan (perawat) honorer  jangan diputus, karena ada pergeseran dari tenaga honorer menjadi P3K. 

"Masalah ini sudah ada titik terangnya, bahwa sudah dijelaskan oleh Dinas Kesehatan dan melihat aturan, mereka mencari ruang untuk tenaga honorer perawat," kata Ahmad Zulfiansyah kepada Poskotakaltimnews. 

Kata dia, apabila tenaga kesehatan honorer ini dihapuskan, jangan menjadi tenaga outsourching, sebab tenaga honorer perawat memiliki garda terdepan dalam menangani pasien. 

"Ini menjadi perhatian kita semua, karena untuk menjadi perawat sudah mengeluarkan biaya yang besar, jangan disamakan dengan tukang kebun atau supir, kan hal itu statusnya outsourching, masih banyak celah untuk persoalan ini," ucapnya.

Menurutnya, persentasi perawat atau tenaga kesehatan yang berstatus honorer di Kukar sekitar 60 persen, jika hal ini tidak diperhatikan maka pelayanan Kesehatan di Kukar tentu tidak optimal. 

"Nakes kita sekitar 60 persen, kalau sampai hilang semua Nakes itu, siapa yang merawat kita nantinya, karena perawat ujung tombak dalam pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Ia menyebutkan, permasalahan P3K ini tidak hanya terjadi pada tenaga kesehatan, namun terjadi juga pada tenaga pendidikan. 

"Kami apresiasi kepada tenaga honorer perawat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya mengharapkan perawat tenaga honorer ini diangkat menjadi P3K," tutupnya.(*riz/adv)