DPMD Kukar Minta Desa Sinkronkan Penyusunan APBDes dengan Prioritas Nasional dan Kabupaten
(Kadis DPMD Kukar Arianto/pic:Tanty)
POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa seluruh pemerintah desa harus
memastikan penyusunan APBDes mendatang benar-benar selaras dengan arah
kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kadis DPMD Kukar, Arianto, saaat di wawancarai pada Rabu (26/11/2025).
Arianto menekankan bahwa
harmonisasi perencanaan tersebut menjadi kunci agar program desa tidak berjalan
sendiri, melainkan mendukung target besar yang sedang dikejar pemerintah pusat
dan pemerintah kabupaten.
“Kami juga menyampaikan
bahwa penyusunan APBDes harus menyesuaikan RPJMD yang baru serta program
nasional. Jadi ada sinkronisasi antara APBDes, prioritas nasional, dan
prioritas kabupaten. Di level nasional, fokusnya masih pada penanganan
kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan beberapa program lainnya,” ujar
Arianto.
Arianto menjelaskan bahwa
beberapa program strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, penguatan
ketahanan pangan, serta program pembangunan sosial harus menjadi perhatian desa
dalam perencanaan anggaran.
Namun, tidak semua program
harus dibiayai melalui APBDes, salah satunya adalah program koperasi Merah
Putih.
“Untuk program seperti
koperasi Merah Putih, belum ada perintah agar dibiayai desa karena pendanaannya
bersifat top-down. Tapi kelembagaan desa tetap harus siap bila program itu
digulirkan,” katanya
Selain sinkronisasi dengan
kebijakan nasional, Arianto menegaskan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten
Kukar juga tengah diarahkan pada percepatan penanganan kemiskinan.
Pemerintah desa didorong
ikut aktif dalam program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat.
“Di kabupaten,
prioritasnya juga berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Pemerintah desa kita
dorong untuk terlibat, misalnya dalam kegiatan bedah rumah atau program makanan
tambahan,” tambahnya.
Terakhir Arianto
mengatakan dengan adanya sinkronisasi kebijakan dari pusat, kabupaten, hingga
desa, DPMD Kukar berharap APBDes dapat tepat sasaran dan memberikan dampak
nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Adv/Tan)