POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- DPRD bersama Pemkab Kukar melakukan kunjungan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 18 Januari 2023 kemarin, untuk memperjelas wilayah Kukar yang masuk ke dalam Ibu Kota Negara (IKN). 

Dari hasil pembahasan wilayah tersebut, ada wilayah sepenuhnya masuk pada IKN dan ada juga yang hanya teriris sebagian saja. Salah satunya wilayah Kecamatan Samboja dan Samboja barat. 

Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, wilayah Samboja dan Samboja Barat sepenuhnya masuk pada IKN, hal ini diketahui berdasarkan peta IKN. Namun hanya saja pada pemerintah pusat terkait dengan peralihan wilayah belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). 

"Sementara selama Perpres peralihan wilayah belum keluar, 2 Kecamatan tersebut masih tanggung jawab daerah. Mengapa hal ini harus diperjelas dengan pusat? Karena yang dikhawatirkan bagaimana tentang pelaksanaan APBD Kukar untuk wilayah tersebut," kata Ahmad Yani kepada Poskotakaltimnews, Kamis (19/1/2023).

Sehingga maka dari itu, raperda RTRW Kukar segera disahkan, ditargetkan pekan depan telah disahkan, kalau tidak segera disahkan tentunya rencana IKN akan terhambat. Memang secara peta IKN bahwa wilayah Samboja bukan masuk Kukar lagi. 

"Sepertinya penerbitan Perpres tentang pengaturan wilayah pada 2024, sebab ada perpindahan Istana Negara pada 2024,"

Dalam hal ini, tentunya DPRD bersama Pemkab Kukar mendukung perpindahan IKN, meskipun harus melepaskan suatu wilayah agar perpindahan IKN berjalan lancar. Sebutnya.

"Kami mewanti wanti kepada pansus, jika ingin ada pembangunan di wilayah IKN yg masih tanggung jawab Kukar saat ini, tentu perlu ada kehati hatian, harus banyak konsultasi dengan penerintah pusat melalui Mendagri, seperti apa penempatan pembangunan yang ada di sana," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan, selain wilayah Kecamatan Samboja dan Samboja Barat yang masuk IKN, ada sebagian Kecamatan yang teriris IKN, diantaranya Kecamatan Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, dan Loa Kulu.(riz)