Bupati Kukar saat memberikan arahan dalam rakor penanggulangan kemiskinan.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Bupati Kukar Edi Damansyah pimpin rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan rumah besar penanggulangan kemiskinan (RBPK) pada 2023, di ruang serbaguna Pemkab Kukar, Selasa (24/1/2023).

Wakil Bupati H Rendi Solihin dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Sunggono turut hadir mendampingi pelaksanaan rakor tersebut, dan dihadiri beberapa Kepala OPD Kukar.

Edi Damansyah mengatakan, rakor ini bertujuan untuk persiapan pekerjaan dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan, khususnya untuk kemiskinan ekstrim. Telah dipaparkan oleh Kepala Statistik Kukar bahwa, angka kemiskinan di Kukar terbilang tinggi.

"Tadi sudah diuraikan, memang dalam hal ini perlu sinergi baik dengan statistik, sebab mereka telah melakukan survei secara makro, namun yang kita inginkan secara mikro, sehingga tepat sasaran," kata Edi Damansyah kepada  Poskotakaltimnews.

Lanjut dia, dalam penanganan pengentasan kemiskinan, ada arahan arahan untuk OPD yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan lainnya.

"Arahan tersebut ialah, untuk memverifikasi dan intervensi, nanti kalau tidak kita verifikasi kembali atau intervensi yang ada tidak tepat sasaran. Kita pastikan setiap OPD program kegiatannya menuju kepada indikator kemiskinan, jadi kita harus fokus," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, indikator kemiskinan diantaranya rumah tidak layak huni, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan lainnya. Semenatara Pemkab Kukar terus berupaya serius menagani hal ini.

"Kita berupaya semaksimal mungkin, jangan ada warga yang semestinya menerima bantuan, namun mereka tidak menerima, sementara permasalahan dilapangan seperti itu, masih ada saya temukan hal itu," sebutnya.

Sementara itu Plt Kepala Bappeda Vanessa Vilna menuturkan, dalam pengentasan kemiskinan di Kukar, Bappeda Kukar bersinergi dengan pihak perusahaan terhadap pembiayaan. Sementara ada 20 perusahaan yang akan turut bermitra melalui aplikasi RBPK.

"Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi di lapangan, untuk mencari data calon penerima sasaran manfaat yang valid," ucap Vanessa Vilna.

Kabupaten Kukar masuk 5 besar angka kemiskinan dari 10 Kabupaten/Kota se Kaltim. Namun hal ini perlu diketahui angka kemiskinan telah alami penurunan setiap tahunnya.

"Angka kemiskinan ekstrim dari 2021 ke 2022 yaitu 1,52 menjadi 1,45 persen. Kita serius menangani hal ini, dan punya strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga pada 2024 bisa mencapai 0 persen," tutupnya.(riz)