DPRD Kukar Terima Kunjungan DPRD Mamaju Tengah, Bahas Raperda Pajak dan Retribusi

img

Kunjungan DPRD Mamuju Tengah yang diterima DPRD Kukar diruang Banmus.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kukar, dalam rangka studi tiru rancangan peraturan daerah (raperda) pajak daerah dan retribusi daerah.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mamuju Tengah (Mateng) H Arsal Aras, dan disambut oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (18/9/2023).

Abdul Rasid menyampaikan selamat datang di Kabupaten Kukar, dalam kunjungan tersebut dalam rangka penyempurnaan pansus pajal dan retribusi. Yang mana Kukar dijadikan acuan mereka untuk sharing informasi yang berkaitan hal tersebut.

"Melalui sharing tersebut, tujuannya untuk dapat memaksimalkan pajak dan retribusi daerah masing masing," kata Abdul Rasi.

Sementara DPRD bersama Pemkab Kukar selama ini terus berupaya, untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik terhadap sektor ekonomi bawah, maupun berkaitan dengan pajak perusahaan, kendaraan, dan lainnya.

"Kita juga sudah membentuk pansus terkait dengan raperda tersebut, yang diketuai oleh Sopan Sopian," sebutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Mateng H Arsal Aras menuturkan, memilih Kukar sebagai tempat kunjungan karena Kukar memiliki raperda yang sama.

"Kami menilai Kukar ini salah satu memiliki potensi pendapatan terbesar di Indonesia, tujuan kunjungan ini ingin melihat sepertu apa perda retribusi yang dibuat oleh Kukar," ucap Arsal Aras.

Ia menyebutkan, perda pajak dan retribusi di Kukar menjadi acuan kedepannya untuk diterapkan di Mamuju Tengah. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan salah satunya, bagaimana menggali potensi PAD melalui sektor perkebunan.

"Kami ingin menggenjot dari sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Sepertk apa Kukar memberlakukan perkebukan kelapa sawit," ungkapnya.

Dari hal tersebut nantinya akan dibahas bersama pemerintah Mamuju Tengah, terkait dengan raperda pajak dan retribusi daerah.(riz/adv)