Asisten I Ahmad Taufik turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflansi yang dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian secara virtual, yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna kantor Bupati Kukar, Senin(06/11/2023).(foto:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,-KUKAR- Pemerintah Kabupaten Kukar yang diwakili oleh Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor), tentang pembahasan langkah kongkrit  pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 secara  virtual melalui Zoom Meeting  bertempat di di ruang serbaguna kantor Bupati Kukar, Senin (6/11/2023).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian dan Menkue RI Sri Mulyani

Dalam Rakor tersebut Menkue RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa inflansi yang dihadapi saat ini masih dapat dikendalikan, terlebih daerah daerah luar jawa yang meskipun terbatas baik dalam fasilitas maupun infrastuktur namun berdasarkan data dapat membantu memberikan pendapatan kepada negara tentunya berpngaruh terhadap pengendalian inflansi

"Laju Inflansi masih terkendali dalam sasaran namun harga bahan pangan harus terus diwaspadai, dalam artian jika tidak terkendali maka lonjakan harga bahan pangan akan melambung tinggi,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia berpesan untuk setiap daerah agar tetap melakukan beberapa upaya-upaya antisipasi bersama agar inflasi dapat terkendali dengan baik sehingga harga barang tetap stabil dalam menghadapi resiko ketidakpastian global ini .

Sementara Asisten I Ahmad Taufik Hidayat  mengatakan bahwa rakor pengendalian inflasi daerah ini biasa dilakukan oleh Kemendagri RI sebagai kegiatan evaluasi untuk mengendalikan inflasi daerah. Terkait hal ini, ia mengatakan ada penurunan inflasi, terlebih Pemkab Kukar dengan  anggaran yang tersedia di APBD.

 “Tentunya Pemkab Kukar memiliki komponen alat atau anggaran yang tersedia untuk dipergunakan” katanya.

Selain itu Ahmad Taufik Hidayat  juga menyampaikan terkait instruksi khusus Kemendagri RI yang dimana Rakor  pada hari ini melibatkan Kemenkue RI karena  juga pembagian insentif fiscal dari bupati arahan  langsung dari Menteri Dalam Negeri  bahwa bagi daerah yang belum mendapatkan insentif belum bisa melaksanakan kebijakan berkaitan dengan menekan inflansi

Pemkab Kukar sudah  berkomitmen untuk menjalankan kebijakan berkaitan arahan dari kemendagri penekanan inflansi , Misalnya melakukan operasi pasar dengan Disperindag, kemudian  berkaitan dengan penanganan masalah stunting telah melaksanakan  arahan dari Badan Pangan Nasional dengan menyalurkan telur kepada masyarakat.

“Harapanya seluruh OPD melakukan, mengawasi dan menjalankan program yang sudah disusun dalam rangka sebagaimana kegiatan yang ada di OPD ini bisa berjalan sesuai rencana terutama untuk menekan inflansi” jelasnya.

Dalam Rakor tersebut juga turut dihadiri para pejabat OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara(*tan/adv)