POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TANJUNG REDEB : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, H Ahmad Rifai menghadiri acara Penandatangan Petisi Penolakan Wacana Penggabungan Kabupaten Berau dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di lintas Ormas, yang digelar di Balai Mufakat, Minggu (12/11/2023).

Ahmad Rifai menjelaskan bahwa Berau tidak bisa bergabung ke Kalimantan Utara (Kaltara) karna banyak pertimbangan yang dialami seperti sisi demografi, sisi kemampuan ekonomi, sisi kemampuan anggaran, dan lainnya.

Jelas Rifai bahwa Berau ini termasuk salah satu Kabupaten yang hidrogen berbeda dengan Malinau, beda dengan Bulungan, karna Berau sangat terbuka dan sangat hidrogen seluruh suku ada disini dan semuanya hidup rukun, dan pertimbangan-pertimbangan pembangunan yang sangat besar pengaruhnya.

"Kami menyatakan untuk sementara tidak bisa bergabung. Kami hanya mendukung bentuknya provinsi baru," tegas Rifai.

Perlu diketahui, Bupati Berau mendesakan anggaran 2023 dari Rp 3,6 triliun dan tambahan APD menjadi Rp 4,15.  "kita sudah mencapai angka tertinggi Prestasi Berau Rp 5.1 triliun," jelasnya.

la menjelaskan, tidak gampang untuk membentuk Berau bergabung ke Kaltara karena banyak langkah-langkah yang harus dilalui. Saat ini Berau belum siap bergabung.  "Kita masih hidup di Kalimantan Timur yang kita cintai," ungkasnya.

Saat ini anggaran Bulungan sekitar Rp 2,7 Triliun, dan provinsi kaltara yang menghidupi KTT, Malinau, Nunukan, Tarakan, dan Bulungan Besar APBD provinsi nya saja Rp2,7 sementara Berau Rp5,1 triliun.

"Jadi itulah salah satu mengapa Berau saat ini tidak bergabung dengan provinsi kaltara," pungkasnya. (sep/Nad/Advetorial)