Sekda Sri Wahyuni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA- Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, tahun 2024, Pemprov Kaltim akan akan membuat desain besar transformasi energi dan transformasi ekonomi,  terkait dengan kesiapan Provinsi Kaltim sebagai mintra Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

“Undang-undang secara jelas menyatakan,  Kalimantan Timur dan provinsi di Kalimantan itu menjadi mitra IKN Nusantara,  artinya bukan lagi menjadi daerah penyangga, yang kalau dibutuhkan terkoneksi dengan IKN, tapi sebagai mitra,  pihak yang pertama kali menjadi relasi berkoneksi dengan IKN  untuk menyuplai  kebutuhan supply chats di IKN,” kata Sri Wahyuni saat saat membuka menyelenggarakan   Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Lahan dan Hilirisasi Industri di Kaltim,  di Hotel Harris Samarinda, Senin (20/11/2023).

Yang menjadi pertanyaan, kata Sri Wahyuni  adalah ketika Provinsi Kaltim menjadi mitra dari IKN,  maka apa yang bisa di kontribusikan untuk IKN, apa yang bisa IKN dapatkan dari daerah mitra sesuai,  dengan karakter dan prodak serta potensi komoditas yang dimiliki.

“Kalau saat ini,  Sulawesi Tenggara dan daerah sekitarnya,  itu penyangga yang berkontribusi untuk menyuplai bahan material bangunan IKN,  termasuk Provinsi  Sulawesi Selatan itu juga sudah siap menyatakan sebagai daerah penyangga untuk pasokan pangan, yang  sebelumnya sudah terkoneksi dengan Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni.

Yang juga perlu menjadi perhatian, sambung Sri Wahyuni  terkait dengan ketersediaan  dan ketahanan pangan,  bagaimana kemudian koneksi antara kabupaten kota dengan IKN,   ini bisa terpetakan dengan baik,  komoditas pertanian,  perkebunan,  peternakan,  kelautan dan perikanan,  kemudian  juga komoditas perdagangan industri dan lainnya,

Di tahun  2024,  sambung Sri  ketika  menginisiasi desain besar untuk transformasi energi dan  ekonomi   ini,  kemudian yang ditangkap peluangnya oleh GIZ  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), yang juga konsen dengan perencanaan untuk pengembangan wilayah sekitar IKN.

“Oleh karena itu,  dengan MOU bersama GIZ  tahun 2024, kita akan melakukan kajian bersama GIZ  dan tentu akan melibatkan kabupaten kota, kita berharap kajian yang nanti dilakukan oleh GIZ,  Bappeda Kaltim,  akademisi bersama kabupaten kota,  itu tidak sepi,  tidak kosong dari informasi tentang potensi komoditas,  kebutuhan produksi bersama,  lokasi dan seterusnya,  karena itu saya menganggap bahwa FGD  ini menjadi media yang sangat baik bagi provinsi untuk mendapat informasi awal dari peserta kabupaten kota,” papar Sri Wahyuni.(mar)