TENGGARONG, Curah hujan beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan di poros Kota Bangun-Kenohan tepatnya di Desa Sebelimbingan,dan kondisi semakin parah. Jalannya pun berlumpur dan licin sehingga kerap menyebabkan kecelakaan tunggal. Kondisi ini mengakibatkan akses Kecamatan Kota Bangun,  Kenohan, Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang lumpuh.

Ketua DPRD Kukar Salehuddin berserta Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur dan H Rudiansyah langsung melakukan rapat kordinasi untuk menanggulangi kerusakan jalan yang ada saat ini dan dihadiri juga oleh Camat Kota Bangun Mawardi, Camat Kenohan Lukman Budiono, serta perwakilan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dan Dinas Perhubungan (Dishub) juga unsur muspika dari Kecamatan Tabang, Kenohan, Kembang Janggut dan Kota Bangun. Sementara itu, perusahaan yang hadir dalam acara tersebut yaitu PT Rea Kaltim, PT Agro Bumi Kaltim (ABK) dan PT Manunggal Adi Jaya (MAJ). 

Ketua DPRD Kukar Salehuddin mengatakan sebenarnya jalan tersebut sudah dianggarkan dengan format multiyears yang mana ada Rp212 Miliyar yang dianggarkan. Namun prosesnya tersebut terkendala mungkin seperti administrasi serta kendala keuangan yang di alami pemerintah kabupaten sehingga DPRD sepakat bersama Tin anggaran secepanya mengevaluasi.

"Insyaallah ditahun depan kita menganggarkan untuk mengantisipasi titik-titik yang krusial seperti yang ada seperti ini. Ini sangat luar biasa bahkan kondisi jalan bisa terputus sehingga dalam kesempatan ini juga kami mengantisipasi bagaimana langkah tercepat pemerintah kabupaten serta pihak perusahaan yang kita minta penanggu jawabannya melakukan proses perbaikan." Ujarnya.

Selain itu Salehuddin juga menyatakan kekecewaannya kepada pihak Pemkab Kukar yang menurutnya belum mampu menyelenggarakan sejumlah proyek yang berkaitan akses jalan di hulu Kukar. Ia mennyontohkan, proyek perbaikan Jembatan Keliran I dan Jembatan Keliran II di Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan yang hingga kini juga belum rampung.

Padahal kata dia, anggaran untuk proyek tersebut sudah didukung oleh pihak Badan Anggaran (Banggar) Kukar.

"Karena adanya proyek yang mangkrak dan tidak jelas kelanjutannya seperti itu, akhirnya anggaran yang dikucurkan juga menjadi membengkak. Sedangkan penggunaan dana dari anggaran darurat saat ini juga ada aturannya, Jika dianggarkan terus, maka bisa malah menjadi temuan nanti. Ini yang kami kecewakan," jelasnya pada saat memimpin rapat kordinasi. 

Bahkan ia juga meminta UPT dinas PU Kecamatan Kota Bangun, Muara Wis, Kenohan dan Tabang meminta untuk melakukan perbaikan sementara, bahkan pihak perusahaan bisa ikut membantu proses perbaikan jalan tersebut. Jika dibanding dengan biaya operasional perusahaan jumlah perbaikan jalan di Desa Sebelimbingan, yang mengalami kerusakan parah sekitar 100 hingga 500 meter, menurutnya tidak terlalu besar dan jalan tersebut juga sering dilintasi oleh kendaraan berat perusahaan.

"Kami ingin, satu dua hari ini  bisa segera dimulai perbaikannya. Sehingga tidak adalagi kata nanti-nanti. Hari ini kita buatkan kesepakatan agar perbaikan jalan ini menjadi komitmen kita semua. Pihak perusahaan juga kita minta aktif untuk membantu," tambahnya.

Sedangkan, Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas PU Kukar Dodi menjelaskan untuk perbaikan jalan sepanjang 100 meter untuk titik rusak parah. Serta 400 meter yang mengalami rusak sedang, jumlah dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 390 juta. Jika di tambahkan dengan biaya solar serta penyewaan alat berat yaitu mencapai Rp 437 juta. "Titik kerusakan ini juga berbeda dengan kerusakan jalan yang pernah diperbaiki sebelumnya. Memang sempat ada yang bilang, kok jalannya diperbaiki berkali-kali tapi rusak terus. Saya pastikan jika titik kerusakannya berbeda," ujar Dodi.

Sementara itu, Guntur Wakil Ketua DPRD meminta agar bantuan perusahaan tersebut bisa berbentuk material. Sedangkan untuk penyediaan alat nantinya akan dilakukan oleh Dinas PU. Yang mana dahulu pada proses perbaikan jalan oleh pihak swasta yang juga dilakukan pada awal tahun lalu, yang menurutnya tidak berjalan maksimal. Lantaran hampir semua perusahaan justru hanya ingin menyewakan alat berat saja. Belum lagi, tanggung jawab keberadaan alat yang rawan menjadi sasaran kejahatan saat ditaruh di lokasi kerja tanpa penjaga.

"Tolonglah perusahaan yang merasa beroperasi di empat kecamatan ini bisa membuka mata dan telinga. Kasihan sekali jika warga di sini seolah tidak merasakan manfaat atau respon apa-apa dari perusahaan yang ada di tempat mereka. Harusnya peka melihat kondisi seperti ini," ujar Guntur.

Sedangkan Rudiansyah mengatakan, bahwa pihaknya memberikan waktu 1 x 24 jam, kepada pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu, agar memberikan kepastian nilai kontribusi dalam bentuk material.

Pihaknya pun kata Rudiansyah menyatakan tidak main-main akan memberikan rekomendari kepada Pemprov Kaltim, terkait minimnya perhatian perusahaan yang enggan membantu proses perbaikan jalan tersebut. Apalagi terhadap perusahaan yang tidak hadir ketika diundang dalam pertemuan yang digelar. "Kami ingin nama-nama perusahaan yang tidak hadir segera diinventaris dan segera diumumkan saja. Berarti mereka juga tidak merasa peduli dengan permasalahan yang ada di Kukar. Ini sangat mengecewakan sekali," ujar Guntur.dra/poskotakaltimnews.com