Penyaluran Bantuan untuk Ketahanan Pangan dan Jaga Inflasi

img

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TANJUNG REDEB-Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan mempunyai peran sentral dalam peluncuran program penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024. Program ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kekurangan pangan yang berpotensi berdampak besar, dengan fokus pada pengendalian inflasi dan perlindungan konsumen.

Rakhmadi menekankan pentingnya penyaluran cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang merugikan.

Pemerintah Daerah melalui bulog resmi mengumumkan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 5.659 penerima di 13 Kecamatan tahun ini selama Januari-juni periode 6 bulan.

Pada tahun lalu, pada bulan Maret, sebanyak 1916 kepala keluarga menerima bantuan keuangan, sementara pada periode September hingga November, jumlahnya meningkat menjadi 5366 kepala keluarga.

"Tanggal 29 Desember 2023, Gubernur dan Bupati diberikan tugas untuk menugaskan Dinas Sosial dalam membantu penyaluran pangan. Data yang digunakan berasal dari sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Rakhmadi Pasarakan,Selasa (30/1/2024).

Untuk itu, keputusan Badan Pangan Nasional, nomor SK Pemanas nomor 19 tahun 2024, tentang perubahan fisika, yang diterbitkan pada 26 Januari 2024, menjadi dasar pelaksanaan program ini.

Rakhmadi menjelaskan bahwa peraturan ini baru saja dilaksanakan mulai 2 Januari sebagai langkah nyata dalam mendukung penyaluran bantuan pangan.

Rakhmadi memaparkan serangkaian kegiatan persiapan yang telah dilakukan, termasuk rapat dengan PT Bulog dan PT Pos, serta verifikasi dan validasi data oleh Dinas Pangan dan Dinas Sosial.

"Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengecekan beras hingga penandatanganan berita acara penyerahan data verifikasi," paparnya.

Tambahnya, meskipun jumlah penerima bantuan meningkat dari tahun sebelumnya, Rakhmadi menekankan bahwa kenaikan ini tidak mencerminkan pertumbuhan data warga miskin.

Hal ini, upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi perubahan aturan dan meminimalkan penyimpangan melalui dokumentasi yang cermat.

Terakhir, Rakhmadi mengucapkan terima kasih kepada PT Pos dan seluruh camat yang telah membantu kelancaran pelecehan ini. Proses verifikasi data dan monitoring penjualan beras terus dilakukan untuk memastikan integritas program, khususnya di daerah-daerah yang menjadi fokus peningkatan integrasi.(sep/nad)