Pj Gubernur Kaltim foto bersama disela sela Rapim Pemprov Kaltim di Kota Raja Tenggarong.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUKAR-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara, Senin (5/2/2024). Rapim di awal tahun 2024 ini dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riadi, yang diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Pada Rapim ini, disampaikan sejumlah materi oleh perangkat daerah terkait, diantaranya realisasi pendapatan 2023, realisasi APBD Tahun 2023 terkait belanja dan pengeluaran pembiayaan, realisasi barang dan jasa 2023 dan 2024, realisasi bantuan keuangan dan FCPF 2023, pekerjaan tidak selesai dan catatan penting 2023, realisasi pendapatan APBD 2024, realisasi APBD 2024 dan rencana anggaran kas 2024.

Selanjutnya, pembahasan materi terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran. Tahapan dan substansi rancangan awal RKPD 2024, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta persiapan kegiatan nasional dan internasional 2024 di Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan pelaksanaan Rapim sebagai langkah awal untuk konsolidasi, dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperhatikan capaian-capaian makro yang sudah diraih Kaltim di tahun 2023, kemudian menjadi pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan di 2024, walaupun semua OPD sudah menyusun perencanannya.

“Yang menjadi fokus kita tadi adalah bagaimana OPD-OPD memastikan perencanaan triwulan pertama itu betul-betul bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul bisa riil dan menjadi langkah awal bagi semua OPD nanti untuk melaksanakan triwulan II, III dan IV,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik ketika di wawancara  awak media usai pelaksanaan Rapim di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggarong, Senin (5/2/2024).

Menurut Akmal, masih ada beberapa OPD yang persoalan perencanaannya agak jomplang atau tidak seimbang. Sebagai contoh, ujar dia, pada triwulan pertama ada rencana anggaran kas yang 79 persen, lalu triwulan keduanya lima persen.

“Kan artinya terlalu kecil, harusnya kan sesuai dengan regulasi dari Kemendagri itu triwulan pertama 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan keempat 20 persen. Tadi tidak begitu, banyak ada yang jomplang. Nah kita minta segera lakukan revisi, agar lebih realistis lah realisasi anggaran kita. Kuncinya di perencanaan. Kalo perencanannya tidak tepat, pasti di realisasinya akan keteteran,” jelasnya.

“Pembahasan yang lain-lain, intinya adalah persiapan untuk kita melangkah lebih baik lagi di 2024,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menekankan kepada setiap OPD agar benar-benar mengikuti jadwal pelaksanaan forum renja perangkat daerah.

“Ini jangan menjadi forum yang formalitas saja. Dalam penyusunan rancangan harus melibatkan mitra-mitra pembangunan, baik itu asosiasi, NGO dan lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pengayaan rencana-rencana kerja tahun 2025 yang lebih baik,” kata Sri Wahyuni.(mar)