POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar terus melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat Pemilu. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Kukar Munir Anshory dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Media Media Dalam Pemilihan dan Launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP), di Tenggarong, Kamis (25/7/2024).

Acara sosilisasi yang dihadiri seluruh jurnalis perwakilan media di Kabuparen Kukar dan undangan lainnya tersebut berlangsung santai di kafe Pesona Mahakam Tenggarong. Acara sosilisasi ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu dan PWI Kukar yang disampaikan oleh Ketua Bambang Irawan.

Munir Anshory kemudian melanjutkan upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pilkada yaitu, dengan melakukan imbauan melalui media sosial, surat, poster, serta sosialisasi kepada masyarakat. 

Selanjutnya, memperkuat pengawasan partisipatif dari masyarakat, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan, hingga meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu melalui diklat tepat sasaran.

Kemudian, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar untuk melakukan penjaringan yang ketat dan memberikan bimbingan teknis untuk meminimalisasi kesalahan di TPS.

Ia mengatakan, memasuki tahun politik dalam menghadapi Pilkada 2024 Bawaslu akan melakukan identifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Dalam menyukseskan Pilkada 2024, pihaknya meminta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat untuk mengawasi proses Pilkada.

"Tahapan Pilkada akan memasuki pendaftaran pencalonan. Sementara upaya kita dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu merupakan amanat Undang Undang Nomor 7/2017, Pasal 94 (1) butir A," katanya.

Dalam hal ini, IKP secara definitif ialah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu, dalam pemilihan yang demokratis. Adapun tujuan dari pemetaan kerawanan ini yaitu, untuk melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan pemilihan serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu atau Pilkada.

Selama ini, data kerawanan yang terjadi pada Pemilu 2024 di antaranya ketidaknetralan ASN, ketidakpatuhan peserta Pemilu terhadap aturan kampanye, adanya laporan atau temuan terhadap politik uang, intimidasi terhadap peserta Pemilu, adanya kendala teknis terhadap pendistribusian logistik.

Kemudian, adanya sengketa antar peserta Pemilu, peraturan teknis yang berubah ubah, adanya gugatan hasil Pemilu, adanya penghitungan pemungutan suara ulang, akurasi data dalam pemutakhiran daftar pemilih dan lainnya.

"Hal itu bisa saja menjadi potensi kerawanan pemilihan yang terjadi kembali pada Pilkada saat ini," ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Kukar, Bambang Irawan menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kukar atas diselegarakannya sosialisasi yang secara khusus melibatkan media di Kukar. Dimana kata Bambang selama ini media sendiri selalu mengambil peranan dalam memberikan informasi-informasi  yang mengedukatif bagi masyarakat berkaitan dengan pesta demokrasi atau Pemilu.

“Intinya kita akan siap mendukung dan mengawal pelaksanakan pesta demokrasi Pilkada Kukar agar berlangsung dengan sejuk, aman dan kondusif,” kata Bambang.

Bambang juga berpesan kepada seluruh media untuk tetap  independen, dengan memberikan porsi pemberitaan yang sama dan berimbang pagi seluruh kontestan peserta yang berkompetisi dalam Pemilu atau Pilkada.

“Tidak masalah memberitakan kontestan yang berlaga, sejauh itu tidak merugikan pihak lain atau memojokan calon lain. Dan tentu dengan porsi berita yang berimbang,” ujarnya. (riz/tan)