POSKOTAKALTIMNEWS,SAMARINDA : Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik resmi membuka Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur dalam rangka pembinaan dan dan pemberdayaan ormas mendukung sukses Pilkada Serentak 2024, di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Selasa (15/10/2024).

Pembukaan rakor yang mengusung tema “Mewujudkan kondusifitas daerah mendukung Pilkada serentak 2024 di Kaltim” ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Pamen Ahli bidang Sosial Budaya Staf Ahli Pangdam VI Mulawarman, Kolonel Inf Tjetjep Asgoes Budiono, Dir Intelkam Polda Kaltim, Kombes Pol Agus Sutrisno dan perwakilan Kajati Kaltim.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi politik dan dinamika demokrasi di Kaltim. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak di Kaltim. Pilkada menjadi momen penting, karena disinilah seluruh masyarakat atau ormas yang mewakili masyarakat akan berkontribusi untuk mengartikulasikan kepentingannya dan melaksanakan hak-hak demokrasinya, sehingga setidaknya nanti dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Akmal Malik mengawali arahannya.

Dalam berdemokrasi, menurut Akmal, harus tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berdasarkan kepada norma, etika dan rasionalitas yang ada di daerah ini. Apalagi, lanjut dia, sesuai dengan arahan KPU dan Bawaslu bahwa Pilkada serentak 2024 itu pasti akan menimbulkan potensi hambatan dan gangguan yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas ketenteraman, ketertiban dan keamanan, serta mencoba mengeliminir terhadap isu-isu sosial yang mungkin akan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi di Kaltim.

“Sinergi pemda dan ormas yang ada harus dioptimalkan. Hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang bagus kita harapkan akan dapat mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan. Pilkada serentak harus menjadi ajang menunjukkan bagaimana norma, etika dan rasionalitas kita. Proses politik yang saat ini sedang berjalan tidak boleh diwarnai oleh tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang hingga kekerasan,” jelasnya.

Akmal menegaskan ormas memiliki peran strategis dalam memastikan bahwasanya partisipasi politik dilakukan dengan cara yang damai dan terbuka serta menghormati perbedaan yang ada. Untuk itu, Akmal meminta kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di Bumi Kalimantan Timur.

“Ormas harus mendukung penguatan lembaga demokrasi, pilkada yang bebas dan adil, serta menjaga proses pembentukan legislasi yang transparan. Kolaborasi dan sinergisitas antara pemda dan ormas untuk mengidentifikasi isu-isu krusial serta merumuskan solusi-solusi dan menjadi bagian menyelesaikan masalah itu menjadi modal yang bagus kita kedepan untuk membangun Kaltim yang lebih baik,” pintanya.

“Ormas harus mampu menjadi agen perubahan, tidak ha’ya dalam aspek politik tapi juga aspek sosial dan budaya. Dalam forum ini semoga komunikasi dua arah yang berjalan, dapat mengidentifikasi awal apa saja yang harus diperbaiki sehingga nanti penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Benua Etam,” pungkas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menutup arahannya.

Selanjutnya, dilakukan pemaparan oleh Forkopimda Kaltim, dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Pj Gubernur Kaltim.

Rakor Ormas bersama Forkopimda se-Kaltim diikuti sekitar 200 orang perwakilan ormas tingkat Provinsi Kaltim, 550 orang perwakilan ormas tingkat kabupaten/kota se-Kaltim, kepala daerah beserta unsur Forkopimda kabupaten/kota se-Kaltim, instansi vertikal, perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kaltim.(mar)