POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) selama beberapa tahun terakhir turut menjadi perhatian Legislator Karang Paci, Ekti Imanuel. Khususnya, bagi daerah pemilihan (dapil) Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

"Anggaran kita besar, tapi untuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu belum dimaksimalkan," ujarnya, belum lama ini.

Kondisi infrastruktur jalan di daerah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, misalnya, masih jauh dari memadai. Dan ini, seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim.

"Kita berbicara terkait jalan Kubar ke Mahulu. Saya berani bicara, karena saya tahu persis anggaran 5 tahun yang lalu, kan saya juga di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim,"jelasnya.

Secara tegas, pria kelahiran 6 Januari 1977 itu mengkritik kurangnya perhatian pemerintah provinsi terhadap akses jalan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Padahal, kondisi jalan yang buruk tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat saja, tetapi juga berdampak langsung pada biaya distribusi sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Ujung-ujungnya kondisi ini justru membebani masyarakat dengan harga barang yang lebih tinggi akibat biaya distribusi yang tidak efisien.

"Kalau distribusi lewat sungai Mahakam, biaya angkutannya menjadi lebih mahal. Sebaliknya, lewat jalur darat ongkosnya jauh lebih murah," tuturnya.

Harapannya, pemerintah provinsi memberikan prioritas lebih pada pembangunan jalan darat di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ekti Imanuel yakin bahwa peningkatan akses jalan darat akan meringankan beban masyarakat dan mempercepat distribusi barang.

Apabila jalan menjadi mulus lanjut dia, maka yang paling diuntungkan dan dimudahkan itu adalah masyarakat. Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu akan lebih terjangkau.

Selain itu, akses jalan yang memadai juga akan mendukung perekonomian lokal serta membuka peluang usaha baru di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau."Ini harus menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.

Atas dasar itu, penambahan anggaran untuk meningkatkan akses jalan di Kutai Barat dan Mahakam Ulu menjadi mantap harus benar-benar dilakukan. Tentunya, dengan mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Saya minta agar pemerintah provinsi dapat meningkatkan lagi anggaran untuk akses jalan ini dengan proses sesuai aturan-aturan yang ada di pemerintah," tutupnya.(adv/die)