Kaltim Kekurangan 2.000 Dokter untuk Penuhi Standar WHO

img

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Legislator Karang Paci dr. Andi Satya Adi Saputra baru-baru ini mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi masalah serius terkait ketidakmerataannya penyebaran tenaga kesehatan, khususnya dokter.

Meski Kaltim memiliki jumlah tenaga medis yang cukup, distribusinya yang tidak merata membuat akses layanan kesehatan menjadi tidak setara, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

"Ini masalah besar yang harus segera kita tangani bersama," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan politikus Golkar tersebut, jumlah dokter yang tersebar di Kaltim saat ini hanya sekitar 2.000 orang. Padahal, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio ideal untuk dokter adalah satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.

"Dengan jumlah penduduk di Provinsi Kaltim yang mencapai sekitar 4 juta jiwa, seharusnya provinsi ini membutuhkan sekitar 4.000 dokter untuk memenuhi standar dari WHO," terangnya.

Namun, kenyataannya, jumlah dokter di Kaltim masih jauh dari angka yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan merata kepada masyarakat.

Bahkan, Andi menyebutkan, sekitar 80 persen dari 2.000 dokter yang ada, hanya tersebar di tiga kota besar, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

"Saat ini, 80 persen dokter hanya ada di tiga kota besar, sementara di banyak daerah lain, akses ke layanan kesehatan masih sangat terbatas," pungkasnya.

 

Hal ini menyebabkan daerah-daerah yang lebih terpencil, seperti di wilayah pedalaman atau perbatasan, mengalami kekurangan tenaga medis yang sangat signifikan.

"Pemerataan distribusi tenaga kesehatan adalah kunci agar seluruh masyarakat Kaltim, baik yang berada di kota besar maupun daerah terpencil, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak," tuturnya.

Penyebaran tenaga medis yang tidak merata ini akhirnya mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah yang kekurangan dokter. Banyak pasien yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan perawatan medis dasar.

Menurutnya, di beberapa daerah terpencil, sering kali dokter yang ada hanya terbatas pada tenaga medis yang memiliki spesialisasi umum, sementara untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan khusus, pasien harus dirujuk ke kota-kota besar.

Ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan di Kaltim ini tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pusat.

"Untuk itu, saya mendesak agar pemerintah daerah maupun pusat bisa segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki distribusi tenaga medis di Kaltim," tegasnya.(adv/die)