Kaltim Kekurangan 2.000 Dokter untuk Penuhi Standar WHO
POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Legislator Karang Paci dr. Andi Satya Adi Saputra baru-baru ini mengatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi masalah serius terkait ketidakmerataannya penyebaran tenaga kesehatan, khususnya dokter.
Meski Kaltim memiliki
jumlah tenaga medis yang cukup, distribusinya yang tidak merata membuat akses
layanan kesehatan menjadi tidak setara, terutama bagi masyarakat yang tinggal
di daerah-daerah terpencil.
"Ini masalah besar
yang harus segera kita tangani bersama," ujarnya.
Berdasarkan data yang
disampaikan politikus Golkar tersebut, jumlah dokter yang tersebar di Kaltim
saat ini hanya sekitar 2.000 orang. Padahal, berdasarkan standar yang
ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio ideal untuk dokter
adalah satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
"Dengan jumlah
penduduk di Provinsi Kaltim yang mencapai sekitar 4 juta jiwa, seharusnya
provinsi ini membutuhkan sekitar 4.000 dokter untuk memenuhi standar dari
WHO," terangnya.
Namun, kenyataannya,
jumlah dokter di Kaltim masih jauh dari angka yang diperlukan untuk memberikan
pelayanan kesehatan berkualitas dan merata kepada masyarakat.
Bahkan, Andi menyebutkan,
sekitar 80 persen dari 2.000 dokter yang ada, hanya tersebar di tiga kota
besar, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
"Saat ini, 80 persen
dokter hanya ada di tiga kota besar, sementara di banyak daerah lain, akses ke
layanan kesehatan masih sangat terbatas," pungkasnya.
Hal ini menyebabkan
daerah-daerah yang lebih terpencil, seperti di wilayah pedalaman atau
perbatasan, mengalami kekurangan tenaga medis yang sangat signifikan.
"Pemerataan distribusi
tenaga kesehatan adalah kunci agar seluruh masyarakat Kaltim, baik yang berada
di kota besar maupun daerah terpencil, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang
layak," tuturnya.
Penyebaran tenaga medis
yang tidak merata ini akhirnya mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di
daerah-daerah yang kekurangan dokter. Banyak pasien yang harus menempuh
perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan perawatan medis dasar.
Menurutnya, di beberapa
daerah terpencil, sering kali dokter yang ada hanya terbatas pada tenaga medis
yang memiliki spesialisasi umum, sementara untuk kasus-kasus yang membutuhkan
penanganan khusus, pasien harus dirujuk ke kota-kota besar.
Ketidakmerataan distribusi
tenaga kesehatan di Kaltim ini tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat,
tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pusat.
"Untuk itu, saya
mendesak agar pemerintah daerah maupun pusat bisa segera mengambil langkah
nyata untuk memperbaiki distribusi tenaga medis di Kaltim," tegasnya.(adv/die)