(Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan di sektor agraria, pertanahan, dan tata ruang melalui sinergi dengan lima kementerian.

Hal ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, usai mengikuti  rapat virtual (zoom meeting) di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (17/03/2025).

Taufik mengungkapkan rapat virtual tersebut terkait penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Lebih lanjut Taufik mengungkapkan bahwa nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman bagi daerah dalam mensinergikan tugas dan fungsi dengan kementerian terkait. 

"Jadi kerja sama yang ditanda tangani tadi meliputi percepatan pendaftaran tanah, pengelolaan aset di area penggunaan lain (APL), serta penyelesaian konflik agraria dan tata ruang.” ujar Taufik kepada awak media usai mengikuti zoom meeting .

Taufik mengatakan dalam hal ini Pemkab Kukar siap menjalankan program ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat. 

Ia menyebutkan salah satu arahan penting bagi setiap kabupaten maupun kota dalam rapat tersebut adalah percepatan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh puskesmas. 

"Kami diminta untuk memaksimalkan layanan CKG dengan memanfaatkan anggaran APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, kami akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin," jelasnya.

Sementara itu dalam sektor perumahan, Taufik menyebutkan Pemkab Kukar juga mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah subsidi.

Taufik mengaku dalam hal ini Pemkab Kukar tengah menginventarisir lahan yang berpotensi masuk dalam kategori bank tanah untuk dialokasikan dalam program ini. 

"Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan program ini dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya (adv/tan)