POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kendatipun masalah abrasi telah lama menjadi isu krusial. Namun hingga saat ini belum juga ada langkah nyata yang efektif untuk mengatasinya.  Padahal laju abrasi yang semakin mengancam kawasan pesisir dan kepulauan di Kabupaten Berau. Kondisi itu mendapat perhatian anggota dewan asal Komisi III DPRD Berau Bidang Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat, H Saga.

“Kami meminta Pemkab Berau segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi guna melindungi aset wisata bahari serta permukiman warga,” ungkap Saga belum lama ini dikantor Dewan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun. 

Apalagi abrasi ini tambah Saga, mengancam tidak hanya kawasan wisata, tetapi juga rumah-rumah warga. “Permasalahan ini sudah sering kami suarakan, namun karena kewenangan ada di Pemprov, daerah tidak bisa berbuat banyak," terang Saga Anggota DPRD Berau .

Saga juga mengatakan koordinasi dengan Pemkab Berau sudah rutin dilakukan. Namun, karena kewenangan penanganan abrasi berada di tingkat provinsi, upaya yang dilakukan masih terbatas.  Yang bisa lebih intens melakukan koordinasi ke Pemprov adalah Pemkab Berau.

“Karena kalau masalah abrasi ini bisa ditangani dengan baik, bukan hanya lokasi wisata yang aman, tapi juga permukiman warga," tukasnya. 

Salah satu wilayah yang terdampak adalah Pulau Derawan, Maratua, hingga Kaniungan. Selain itu, Kecamatan Bidukbiduk yang menjadi destinasi wisata unggulan juga mengalami ancaman serupa. Oleh karena itu, Saga menekankan perlunya solusi komprehensif yang tidak hanya efektif, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan jangka panjang. 

"Solusi yang diambil harus dikaji dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru. Abrasi ini harus segera ditangani, meskipun secara bertahap," katanya. 

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah dalam menangani abrasi, mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar.  

"Daerah tidak memiliki kewenangan dan kemampuan anggaran untuk menangani abrasi ini. Jika dipaksakan, bisa melanggar aturan. Maka dari itu, Pemkab Berau harus proaktif dalam menjalin koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat," tegasnya.

DPRD Berau berharap ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat, agar abrasi tidak semakin parah dan aset wisata bahari tetap terjaga demi keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (sep/FN/Advertorial)