POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Anggota DPRD Berau Komisi II Bidang Keuangan,  Sutami,  menegaskan perlunya ada penindakan tegas dari aparat penegak hukum. Dalam menindak dugaan penyalahgunaan jabatan, terutama dalam pengelolaan anggaran di tingkat kampung.

 "Kami meminta aparat kepolisian dan pihak berwenang untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan anggaran, apalagi di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah pusat. Sudah ada pemangkasan anggaran, tetapi jika masih ada penyalahgunaan, dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ungkap Sutami dikantornya Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun, Senin (24/3/2025). 

Ia juga menyoroti dugaan masih adanya sejumlah proyek yang belum rampung sejak 2023, termasuk proyek pasar yang menelan anggaran Rp370 juta. Selain itu, ia meminta dinas terkait untuk mengevaluasi beberapa Kampung yang Kepala Kampungnya di duga tidak menjalankan tugas dengan baik.

 "Banyak laporan dari masyarakat terkait kepala kampung yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, bahkan ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Kami tidak ingin menuduh, tetapi informasi ini perlu dikaji lebih dalam agar masyarakat mendapatkan haknya," tambahnya. 

Sutami juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kepala Kampung dalam menentukan prioritas pembangunan. 

"Kami ingin bekerja sama dengan kepala kampung untuk memastikan skala prioritas pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keinginan individu. Hal ini juga harus tergambar dalam Musrenbang," ujarnya.  (sep/FN/Advertorial)