Selasa, 27 Oktober 2026
Poskotakaltimnews.com
Iklan

Rendahnya Partisipasi OPD Dalam Agenda Pemerintahan Mendapat Perhatian Wabup

Oleh Admin1 menit baca1.160 dibaca

Rendahnya  Partisipasi OPD Dalam Agenda Pemerintahan Mendapat Perhatian Wabup
BagikanWhatsAppFacebookX

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Wakil Bupati Berau, Gamalis,  menyoroti rendahnya tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam acara penting penyampaian pidato Bupati dan Wakil Bupati di Gedung DPRD Berau Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun, pada Rabu (23/4/2025).

”Saya sangat menyayangkan sekali masih adanya OPD yang tidak hadir dalam agenda resmi pemerintahan, apalagi ini momen penyampaian program kerja kami di hadapan Dewan,” ungkapnya di Kantor Dewan kemarin.

Wabup menambahkan, ini menjadi catatan penting,  seharusnya seluruh kepala OPD hadir untuk mendengarkan pidato pimpinan daerah. Ini bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam membangun daerah.

“Kami berharap ke depan partisipasi OPD bisa ditingkatkan dalam setiap agenda pemerintahan, terutama dalam forum resmi yang berkaitan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah,” tukasnya lagi.

Terkait pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk kampung-kampung dan desa yang ada di sekitar Tanjung Redeb. Menurutnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya bersifat merata dan tidak hanya terfokus pada wilayah perkotaan.

“Porsi APBD sebaiknya diarahkan untuk pemerataan pembangunan, agar kampung-kampung juga bisa berkembang dan tidak tertinggal dibandingkan kawasan kota. Saat ini banyak kampung yang membutuhkan sentuhan pembangunan,” ujar Gamalis.

Ia menambahkan, beberapa infrastruktur dasar memang sudah tersedia, namun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, terutama terkait jalan dan fasilitas umum lainnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada, pemerintah daerah akan tetap berupaya memperbaiki infrastruktur yang rusak dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan pribadi atau kelompok.

“Tentu pembangunan itu harus proporsional dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Jika dananya mencukupi dan regulasinya mendukung, maka usulan dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui anggota dewan, sangat mungkin direalisasikan,” tegasnya. (sep/FN)

BagikanWhatsAppFacebookX
Iklan