POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemkab Berau melalui Dinas Perikanan terus mendorong pengembangan budidaya udang windu berbasis kawasan. Hal ini diungkap Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih, dalam kegiatan koordinasi lintas sektor yang digelar pada Selasa (29/4/2025).

Pasalnya budidaya udang windu tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Pemkab Berau karena secara kewenangan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut merupakan ranah Pemprov Kaltim.

"Kita didaerah  tidak dapat memberikan dukungan dalam bentuk sarana produksi seperti benih, pakan, dan pupuk. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan NGO," jelasnya.

Tiga lokasi budidaya yang telah dikaji, yaitu Suaran, Tabalar, dan Pekat, ternyata hanya Suaran yang dinyatakan memenuhi syarat dari sisi kelayakan kawasan.

Hal ini disebabkan dua lokasi lainnya merupakan kawasan kehutanan sosial, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. "Hanya Suaran yang masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), yang bisa dikembangkan lebih lanjut," ujarnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari berbagai program sebelumnya seperti Standarisasi Budidaya Udang Menuju Udang Berau, “Siap Sedia” (Satu Kampung Budidaya Perikanan Satu Pembudidaya Bulanan), hingga yang terbaru Kawan Baik, yang mengedepankan sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk NGO dan Pemerintah Daerah.

Sejumlah instansi terkait terlibat dalam proyek ini antara lain Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas PUPR, Dinas Pertanahan, Bagian Hukum dan Ekonomi Setda Berau, serta perangkat kampung. Keterlibatan mereka menyangkut berbagai aspek seperti izin lingkungan (AMDAL, SPPL, UKL-UPL), legalitas lahan, hingga perizinan usaha seperti NIB.

Dalam data sementara, produksi udang windu di Berau meningkat dari 778,9 ton pada 2022 menjadi 1.008,65 ton di 2023, atau naik sekitar 30%. Diprediksi angka ini akan terus meningkat pada 2024 dan 2025, didukung oleh hasil panen yang lebih cepat dan intensitas panen yang meningkat.

"Dulu hanya dua sampai tiga kali panen per tahun, sekarang bisa empat kali," ujar Yunda.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari NGO, termasuk dalam penyediaan sarana prasarana, revitalisasi tambak, hingga penyelenggaraan sekolah lapang untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya. Pemerintah kabupaten sendiri berfokus pada penguatan SDM dan fasilitasi regulasi.

Sumber pendanaan untuk kegiatan awal saat ini berasal murni dari dukungan NGO tanpa menggunakan dana APBD. "Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi perubahan yang dijalankan oleh reformer kami, Pak Budi, dalam rangka pendidikan kepemimpinan administrator. Semua kegiatan dibiayai pihak NGO, termasuk narasumber dan konsumsi," jelas Yunda.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan proyek ini dapat dimasukkan dalam perencanaan jangka menengah (dua tahun) dan jangka panjang (lima tahun) melalui anggaran daerah. Dengan demikian, diharapkan budidaya udang windu di Berau dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (sep/FN)