Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan menjadi kunci utama dalam pembangunan flyover di kawasan Simpang Muara Rapak, Balikpapan.

Ia menyebut proyek tersebut sebagai infrastruktur paling prioritas yang harus segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan warga.

“Kalau lahan belum dibebaskan, maka pekerjaan fisiknya tidak bisa dimulai. Ini jadi perhatian serius kami di DPRD,” ujar Abdulloh saat ditemui, Jumat (9/5/25).

Proyek flyover ini dianggap strategis lantaran berada di titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur ini juga masuk dalam daftar program prioritas DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengatasi persoalan lalu lintas di Balikpapan.

Sejauh ini, DPRD Kaltim bersama Pemprov tengah merancang skema anggaran yang tepat agar seluruh tahapan bisa berjalan sesuai jadwal. Biaya penetapan lokasi rencananya akan dimasukkan dalam APBD Murni 2025, sedangkan dana kompensasi lahan akan diajukan melalui APBD Perubahan tahun yang sama.

Abdulloh menambahkan, dibandingkan proyek strategis lainnya seperti pelebaran Jalan Sepinggan–Manggar, pembangunan coastal road, maupun jembatan penghubung Kampung Baru–Kariangau, flyover Muara Rapak menjadi yang paling siap dan mendesak secara teknis.

"Ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Kita bicara soal keamanan pengguna jalan dan efisiensi mobilitas masyarakat," ungkapnya.

Meski pembangunan berada di bawah kewenangan Pemprov, DPRD memastikan akan terus mengawal agar rencana ini tidak hanya berhenti pada wacana.

Harapannya, setelah flyover rampung, kepadatan kendaraan di Muara Rapak bisa diurai, dan risiko kecelakaan dapat diminimalisi.(ADV)