POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Usulan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ingin membentuk tim terpadu untuk pengawasan tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau, mendapat dukungan dari Dewan.

Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi, menilai itu sebagai langkah konkret dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang selama ini masih kurang dalam implementasinya.

“Usulan itu sangat kami apresiasi dari rencana pembentukan tim terpadu oleh Satpol PP, apa lagi jika dikaitkan dengan pengawasan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ini bentuk keseriusan penegakan aturan,” ujar Frans, saat ditemui wartawan belum lama ini.

Ditambahkannya bahwa  selama ini Satpol PP yang merupakan penegak Peraturan Daerah (Perda) pada kenyataannya di lapangan sering kali terbentur oleh keterbatasan regulasi maupun kewenangan.

“Sangat kami sadari memang Satpol PP  penegak Perbup dan Perda, tetapi tentu ada regulasi tertentu yang menjadi batasan bagi mereka. Maka dari itu, jika mereka mengusulkan tim pengawasan khusus tenaga kerja lokal dan kami di DPRD siap mendukung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Frans menyebut bahwa jika diperlukan alokasi anggaran untuk mendukung pembentukan tim pengawasan tersebut, DPRD Berau akan memfasilitasi dalam penganggaran di tahun 2026, mengingat anggaran tahun 2025 telah ditetapkan.

“Untuk dukungan anggaran, kami bisa fasilitasi pada pembahasan APBD 2026. Jangan sampai tanggung jawab pengawasan ini saling dilempar antar instansi. Kalau Satpol PP sudah memiliki tenaga khusus yang memahami pengawasan ketenagakerjaan lokal, maka sudah semestinya mereka yang menjalankan fungsi itu secara penuh,” tegas Frans. (sep/FN/Advertorial)