POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Memasuki musim pesta adat tahunan  sejumlah kampung mulai di Kabupaten Berau mulai menggelar perayaan adat khas masing-masing dikampungnya, termasuk Kampung Merabu yang baru-baru ini melangsungkan acaranya.

Namun, padatnya jadwal kegiatan yang digelar secara bersamaan memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait kehadiran dan dukungan dari Pemerintah Daerah serta DPRD.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menyampaikan keprihatinannya terhadap tumpang tindihnya agenda pesta adat. Menurutnya, hal ini berimbas pada terbatasnya partisipasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan legislatif.

“Sangat disayangkan banyak acara adat digelar serentak. Dampaknya, dukungan dari instansi pemerintah maupun DPRD menjadi tidak maksimal. Idealnya, pelaksanaan pesta adat bisa diatur secara bergilir,” kata Sutami belum lama ini di Kantor Dewan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun.

Ia mengusulkan agar penjadwalan pesta adat dilakukan lebih terstruktur, misalnya dengan membagi pelaksanaan antar kampung di bulan-bulan berbeda. Dengan begitu, perhatian dan dukungan terhadap masing-masing kegiatan adat dapat lebih optimal.

“Bisa saja bulan ini Kampung A dan B, bulan depan kampung lainnya. Jadi tidak saling tumpang tindih,” ujarnya.

Sutami menegaskan bahwa pesta adat merupakan bagian dari identitas budaya yang harus dilestarikan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, potensi pemborosan anggaran dan hilangnya nilai sakral dapat terjadi.

“Setiap acara adat membutuhkan biaya. Kalau waktunya bersamaan, bisa saling sikut dan anggaran tidak maksimal. Kita ini negeri proposal, jangan sampai semuanya masuk mendadak. DPRD pasti mendukung, asal terjadwal dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD selama ini selalu berusaha terlibat dalam setiap kegiatan adat, baik dengan menyumbangkan gagasan, waktu, maupun materi. Namun, keterlibatan tersebut sangat bergantung pada undangan resmi yang disampaikan lebih awal.

“Kalau kami diberi tahu dan diundang secara resmi, pasti kami dukung. Banyak anggota dewan yang terlibat langsung dan memberi kontribusi. Ini bentuk penghormatan kami terhadap budaya,” tambah Sutami.

Lebih lanjut, ia menilai pesta adat bisa menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya dalam hal kebutuhan infrastruktur.

“Dengan hadir di kampung saat pesta adat, kami bisa lihat langsung kondisi jalan, jembatan, dan kebutuhan warga lainnya. Ini menjadi komunikasi dua arah yang positif,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)